Kanal24, Malang – Upaya mewujudkan kemandirian energi nasional semakin mendesak seiring tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM), khususnya di sektor transportasi. Tanpa pembenahan mendasar di sektor ini, target swasembada energi dinilai akan sulit tercapai dalam waktu dekat.
Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa konsumsi energi nasional saat ini masih didominasi oleh sektor transportasi. Ia menyebut ketimpangan penggunaan BBM menjadi persoalan utama yang perlu segera dibenahi.
“Dari jumlah itu, sekitar 93% BBM subsidi justru digunakan oleh kendaraan pribadi, sementara transportasi umum hanya sekitar 3%,” ujar Djoko.
Baca juga:
Harga Plastik dan Kedelai Naik, Tempe Terancam Mahal
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir konsumsi BBM terus meningkat. Setelah sempat turun saat pandemi 2020, konsumsi kembali melonjak hingga melampaui 80 juta kiloliter pada 2024. Lebih dari 90 persen konsumsi tersebut berasal dari sektor transportasi, dengan dominasi transportasi darat.
Kondisi ini dinilai tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi membebani fiskal negara. Tingginya konsumsi BBM membuat Indonesia masih bergantung pada impor energi dalam jumlah besar.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan bahwa lebih dari separuh kebutuhan BBM nasional masih dipenuhi dari impor. Pemerintah pun terus mencari strategi untuk mengurangi ketergantungan tersebut demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dalam konteks tersebut, transformasi sektor transportasi menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Djoko menilai, upaya elektrifikasi kendaraan harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem transportasi secara menyeluruh, termasuk penguatan transportasi publik.
Ia juga mendorong agar pemerintah memperbaiki skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, selama ini subsidi justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas yang menggunakan kendaraan pribadi.
“Subsidi selama ini banyak dinikmati kelompok menengah ke atas. Ini yang perlu dibenahi,” katanya.
Selain itu, digitalisasi distribusi BBM subsidi dinilai penting untuk memastikan penyaluran yang lebih adil. Pemerintah juga diusulkan untuk mengalihkan sebagian anggaran subsidi ke pembangunan infrastruktur pendukung transportasi ramah lingkungan, seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), jalur sepeda, serta trotoar.
Langkah lain yang dinilai strategis adalah optimalisasi transportasi logistik berbasis rel yang lebih efisien dalam penggunaan energi. Pengembangan bahan bakar nabati seperti biodiesel B40 hingga B50 juga menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan implementasi biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berjalan pada pertengahan 2026 sebagai bagian dari strategi besar menuju kemandirian energi.
Di sisi lain, percepatan pengembangan kendaraan listrik juga terus didorong. Pemerintah mulai membangun ekosistem industri kendaraan listrik, termasuk produksi bus dan truk listrik untuk transportasi massal dan logistik. Langkah ini diharapkan mampu menekan konsumsi BBM sekaligus mengurangi emisi karbon.
Meski demikian, para ahli menilai transformasi ini membutuhkan komitmen kuat dan konsistensi kebijakan. Tanpa perubahan signifikan di sektor transportasi, konsumsi energi berbasis fosil diperkirakan akan terus meningkat dan memperberat beban negara.
Djoko menegaskan, sektor transportasi memegang peran kunci dalam upaya mencapai kemandirian energi nasional. “Transportasi adalah kunci. Kalau ini tidak dibenahi, konsumsi BBM akan terus naik dan beban negara makin berat,” ujarnya.
Dengan berbagai tantangan tersebut, transformasi transportasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan masa depan energi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. (nid)
