Kanal24, Malang – Forum Dekan AIPKI Wilayah V menegaskan urgensi penguatan mutu pendidikan kedokteran di tengah pesatnya pertumbuhan fakultas kedokteran di Indonesia. Kegiatan yang digelar di Hotel Grand Mercure Malang (8/5/2026) ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan standar sekaligus menjaga kualitas lulusan dokter tetap kompeten dan terstandarisasi.
Lonjakan jumlah fakultas kedokteran dalam beberapa tahun terakhir dinilai membawa konsekuensi serius jika tidak diimbangi dengan sistem penjaminan mutu yang kuat. Tanpa kontrol kualitas yang konsisten, disparitas mutu antar institusi berpotensi semakin melebar dan berdampak pada kualitas layanan kesehatan nasional.
Baca juga : HOPE-ID: Terobosan Profesor FK UB untuk Prediksi Dini Luaran Penyakit Infeksi
Dekan FK Universitas Brawijaya sekaligus Ketua AIPKI, Prof. Dr. dr. Wisnu Barlianto, M.Si.Med, Sp.A(K), menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk konsolidasi dan pertukaran praktik terbaik antar fakultas.
“Pertemuan forum dekan ini sangat penting sekali, yang pertama tentunya untuk ajang sharing antara Fakultas Kedokteran dalam pendidikan kedokteran,” ujarnya.
Ia menambahkan, FK UB sebagai tuan rumah memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan sistem penjaminan mutu yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi fakultas lain.
“Kami bisa saling sharing dan memberikan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan di FKUB, terutama terkait penjaminan mutu,” jelasnya.
Ketua AIPKI Wilayah V, dr. Made Indra Wijaya, MARS., Ph.D., FISQua, menegaskan bahwa isu utama yang dihadapi saat ini bukan lagi sekadar peningkatan jumlah institusi, melainkan menjaga kualitas lulusan secara merata.
“Ada kebijakan yang membuat jumlah Fakultas Kedokteran meningkat cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, yang harus kita jaga bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas pendidikan kedokteran itu sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan nyata di lapangan, yakni masih banyaknya mahasiswa yang belum lulus Uji Kompetensi Nasional (UKMPPD), bahkan harus mengulang berkali-kali.
“Masih adanya mahasiswa yang belum lulus UKMPPD dan menjadi retaker berulang itu menunjukkan bahwa kita harus memperkuat sistem mutu dari hulu. Ini bukan hanya soal ujian, tapi keseluruhan proses pendidikan,” ungkapnya.
Menurutnya, perbaikan kualitas harus dimulai dari tahap awal pendidikan, termasuk seleksi mahasiswa dan kesiapan institusi.
“Penjaminan mutu dan seleksi awal itu kunci. Output itu sangat ditentukan oleh input, jadi kita tidak bisa hanya memperbaiki di hilir,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Panitia, dr. Hikmawan W.S, Ph.D., menekankan bahwa tantangan di sektor kesehatan yang semakin kompleks menuntut peran aktif fakultas kedokteran dalam menjaga kualitas layanan kesehatan.
“Tantangan kesehatan tambah lama tambah berat, sehingga Fakultas Kedokteran mempunyai tanggung jawab untuk ikut menjaga mutu kesehatan di Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan forum ini diikuti oleh 32 institusi dengan sekitar 85 delegasi, serta membahas berbagai isu mulai dari penjaminan mutu, regulasi pendidikan, hingga penguatan jejaring dengan rumah sakit pendidikan.
“Harapannya dokter-dokter yang dihasilkan bisa terstandarisasi dan benar-benar siap melayani masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, forum ini juga menjadi ruang kolaborasi antara fakultas yang sudah mapan dan yang baru berkembang. Pendekatan berbasis kolaborasi dinilai lebih relevan dibanding kompetisi semata.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Fakultas yang sudah lebih dulu berkembang harus membantu yang baru agar bisa tumbuh bersama,” tegas Hikmawan.
Melalui forum ini, AIPKI menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan kedokteran merupakan tanggung jawab kolektif. Kolaborasi, standarisasi, dan konsistensi dalam penjaminan mutu menjadi kunci untuk memastikan kualitas dokter Indonesia tetap terjaga di tengah ekspansi pendidikan yang terus berlangsung. (qrn)
