Kanal24, Malang – Universitas Brawijaya (UB) dan Pemerintah Kota Malang menggelar Sharing Session bertajuk Harmonisasi Protokol, Menjembatani Birokrasi Pemerintah dan Akademik. Kegiatan di Oryza Room Lantai 3 UB Guest House, Rabu (22/7/2026), bertujuan menyamakan persepsi keprotokolan dalam penyelenggaraan agenda resmi.
Sebanyak 136 peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan UB dan Politeknik Negeri Malang mengikuti kegiatan tersebut. Selain menjadi ruang berbagi pengalaman, forum ini juga membahas penyamaan pedoman keprotokolan antara pemerintah dan perguruan tinggi agar koordinasi dalam setiap kegiatan dapat berjalan lebih efektif.
Baca Juga:
FK UB Lantik 38 Dokter Spesialis, Siap Perkuat Layanan Kesehatan di Daerah
Samakan Persepsi Protokol Pemerintah dan Kampus
Staf Divisi Sekretariat Pimpinan dan Protokol UB, Matsniyatul Khoiriyah, S.S., menjelaskan kegiatan ini dilatarbelakangi tingginya intensitas agenda nasional maupun internasional di Universitas Brawijaya. Kondisi tersebut membuat koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Pemerintah Kota Malang, menjadi semakin penting.
Selama ini, penerapan pedoman keprotokolan antara pemerintah dan universitas masih berbeda. Oleh karena itu, UB menggelar forum harmonisasi untuk menyamakan persepsi seluruh unit kerja.
“Target kami, seluruh unit kerja di Universitas Brawijaya memiliki persepsi yang sama mengenai protokol sehingga mampu menangani tamu nasional maupun internasional dengan baik,” ujar Matsniyatul.
Komunikasi Jadi Kunci, Perubahan Mendadak Masih Jadi Tantangan
Kepala Subbagian Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Malang, Mirza Ronald Adisaputra, S.E., M.M., menilai komunikasi menjadi kompetensi utama petugas protokol. Selain itu, kemampuan tersebut juga membantu membangun koordinasi yang baik dengan berbagai pihak.
“Saya pikir salah satu caranya adalah dengan sering bekerja sama dan berkolaborasi dalam banyak hal,” kata Mirza.
Ia mengungkapkan, salah satu tantangan yang masih sering dihadapi petugas protokol adalah perubahan susunan acara secara mendadak dari penyelenggara. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengganggu jalannya acara meskipun koordinasi telah dilakukan sejak tahap perencanaan.
Forum Perkuat Sinergi dan Kolaborasi
Moderator kegiatan, Sri Sunarmi, S.Sos., M.M., menilai forum ini menjadi wadah untuk mempertemukan praktik keprotokolan pemerintah dengan lingkungan akademik yang selama ini masih memiliki sejumlah perbedaan dalam pelaksanaannya.
“Dengan kegiatan ini kita jadi tahu aturan yang berlaku di pemerintah dan aturan yang berlaku di universitas sehingga bisa disinkronkan,” ungkap Sri.
Melalui kegiatan ini, Universitas Brawijaya berharap seluruh unit kerja memiliki pemahaman keprotokolan yang sama. Dengan begitu, koordinasi bersama Pemerintah Kota Malang dan berbagai mitra dapat berjalan lebih efektif. Ke depan, kesamaan persepsi tersebut diharapkan mendukung penyelenggaraan agenda nasional maupun internasional secara profesional. (ndr)
