Kanal24, Malang – Di tengah perubahan dunia bisnis yang semakin dinamis, perusahaan dituntut tidak hanya memiliki aturan dan sistem pengawasan yang kuat. Lebih dari itu, organisasi perlu memahami kapan mekanisme tata kelola yang diterapkan sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Kemampuan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan sistem inilah yang menjadi salah satu kunci menjaga tata kelola perusahaan tetap efektif.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Prof. Abdul Ghofar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) melalui model Contextual-Adaptive Good Governance (CA-GOV). Gagasan itu disampaikan dalam pidato pengukuhannya sebagai Profesor Bidang Tata Kelola Korporat di Gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya, Minggu (8/11/2026). Abdul Ghofar menjadi salah satu dari lima dosen dari berbagai fakultas yang dikukuhkan oleh Senat Akademik Universitas Brawijaya dalam prosesi tersebut.
Baca Juga:
Olahraga Jangan Sekadar Ikut Tren, Kenali Kondisi Jantung Sebelum Memulai
Tata Kelola Perusahaan Tidak Cukup Berorientasi pada Kepatuhan
Dalam orasi ilmiahnya, Abdul Ghofar menyoroti keterbatasan tata kelola konvensional yang cenderung menitikberatkan pada struktur formal dan kepatuhan terhadap regulasi. Padahal, keberadaan perangkat pengawasan seperti dewan komisaris dan komite audit belum tentu menjamin efektivitas corporate governance apabila organisasi tidak mampu menyesuaikan mekanismenya dengan perubahan kondisi.
Menurutnya, efektivitas tata kelola perusahaan juga ditentukan oleh kemampuan organisasi mengenali ketidaksesuaian antara mekanisme pengawasan dan kebutuhan yang berkembang. Ketidaksesuaian tersebut perlu dievaluasi agar perusahaan dapat melakukan penyesuaian secara berkelanjutan.
“CA-GOV mendorong perusahaan untuk tidak sekadar patuh terhadap aturan, tetapi juga mampu mengenali ketidaksesuaian tata kelola dan melakukan penyesuaian secara berkelanjutan agar pengawasan tetap efektif,” ujarnya.
Melalui pendekatan tersebut, tata kelola perusahaan tidak lagi dipandang sebagai sistem yang bersifat tetap. Mekanisme pengawasan perlu terus dievaluasi berdasarkan karakteristik organisasi, kondisi kelembagaan, serta perubahan lingkungan bisnis.
Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menjalankan prosedur untuk memenuhi ketentuan, tetapi juga memastikan sistem tata kelola yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi.
CA-GOV Padukan Lima Perspektif Teori Tata Kelola
Kebaruan model CA-GOV terletak pada integrasi lima perspektif utama dalam kajian corporate governance, yaitu agency theory, stewardship theory, stakeholder theory, institutional theory, dan contingency theory.
Kelima perspektif tersebut menjadi landasan untuk memahami tata kelola perusahaan dari sudut pandang yang saling melengkapi. Integrasinya mencakup hubungan antara pengelola dan pemilik perusahaan, tanggung jawab pengelolaan, kepentingan para pemangku kepentingan, pengaruh kelembagaan, serta kesesuaian mekanisme tata kelola dengan kondisi organisasi.
Melalui integrasi tersebut, CA-GOV menghubungkan konteks organisasi, konteks institusi, konfigurasi tata kelola, proses tata kelola, serta kapabilitas adaptif dalam satu kerangka kerja yang dinamis.
Selain mengintegrasikan lima perspektif teori, model ini juga menawarkan tiga konsep utama, yakni dynamic governance fit, governance misfit, dan adaptive governance recalibration.
Ketiganya saling berkaitan dalam proses evaluasi dan penyesuaian tata kelola. Dynamic governance fit menekankan pentingnya menjaga kesesuaian tata kelola dengan perubahan kondisi organisasi. Sementara itu, governance misfit menggambarkan ketidaksesuaian antara mekanisme tata kelola dan konteks yang dihadapi perusahaan.
Adapun adaptive governance recalibration merupakan proses penyesuaian kembali mekanisme tata kelola berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi tersebut. Dengan pendekatan ini, perusahaan diharapkan mampu mengenali persoalan, memahami penyebabnya, dan menentukan langkah perbaikan sesuai perkembangan lingkungan bisnis.
Relevan bagi Perusahaan Terbuka dan BUMN
Abdul Ghofar menjelaskan bahwa CA-GOV relevan bagi perusahaan terbuka maupun badan usaha milik negara (BUMN) yang menghadapi tantangan tata kelola semakin kompleks. Keduanya memiliki karakteristik dan kepentingan berbeda yang perlu dikelola secara seimbang.
Pada perusahaan terbuka, tata kelola perlu memperhatikan hubungan antara manajemen, pemegang saham pengendali, dan pemegang saham minoritas. Perbedaan kepentingan di antara pihak-pihak tersebut membutuhkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai.
Sementara itu, BUMN menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan tujuan komersial, pelayanan publik, serta pengaruh institusional negara. Kondisi tersebut menuntut sistem tata kelola yang mampu mempertimbangkan berbagai kepentingan sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika kelembagaan.
Melalui pendekatan kontekstual dan adaptif, CA-GOV diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas, efektivitas pengawasan, pencegahan fraud, pengelolaan risiko, serta keberlanjutan perusahaan. Model ini juga diarahkan untuk mendorong terbentuknya learning organization, yaitu organisasi yang mampu belajar dari pengalaman dan memperbaiki mekanisme tata kelolanya secara berkesinambungan.
Meski menawarkan pendekatan baru, Abdul Ghofar mengakui bahwa CA-GOV masih memerlukan pengujian empiris untuk memastikan efektivitas dan batas penerapannya. Pengembangan model ke depan juga diarahkan pada penguatan landasan teoretis serta integrasi isu transformasi digital, kecerdasan artifisial, risiko keberlanjutan, dan dinamika pemangku kepentingan.
Melalui pengembangan tersebut, CA-GOV diharapkan dapat memperkuat kajian corporate governance sekaligus menjadi alternatif model tata kelola yang lebih adaptif bagi perusahaan terbuka dan BUMN. Kemampuan mengevaluasi dan menyesuaikan mekanisme pengawasan secara berkelanjutan diharapkan membuat perusahaan lebih siap menghadapi perubahan lingkungan bisnis. (ern)
