Kanal24, Malang – Kebersamaan dalam memperjuangkan kemerdekaan tidak selalu menjamin kesamaan pandangan dalam menjalankan pemerintahan. Hal tersebut tergambar dalam perjalanan dua tokoh proklamator Indonesia, Soekarno dan Mohammad Hatta. Keduanya pernah menjadi simbol persatuan bangsa, tetapi perbedaan pemikiran politik dan arah penyelenggaraan negara perlahan membuat hubungan kepemimpinan mereka mengalami perubahan.
Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta resmi mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia setelah mendampingi Soekarno selama kurang lebih 11 tahun. Keputusan tersebut sekaligus menandai berakhirnya Dwitunggal dalam pemerintahan Indonesia. Pengunduran diri Hatta bukan sekadar persoalan pergantian jabatan, melainkan hasil dari pertimbangan panjang mengenai sistem demokrasi, efektivitas pemerintahan, serta hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden dalam menentukan arah bangsa setelah kemerdekaan.
Baca Juga:
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Proses Pemberhentian Menunggu Tindak Lanjut
Awal Dwitunggal dan Perbedaan Pemikiran Politik
Hubungan Soekarno dan Hatta telah terjalin sejak masa perjuangan kemerdekaan. Keduanya memiliki karakter dan pendekatan politik yang berbeda. Soekarno dikenal melalui kemampuan menggerakkan massa dan menyampaikan gagasan kebangsaan, sedangkan Hatta lebih menekankan pendidikan politik, penguatan organisasi, serta prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Perbedaan tersebut tidak menghalangi keduanya untuk bekerja sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Puncak kebersamaan mereka terlihat dalam Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sehari kemudian, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.
Dalam perjalanan pemerintahan, keduanya berperan penting mempertahankan keberlangsungan Republik Indonesia. Bahkan, Hatta pernah merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri pada 1948 hingga 1949. Pengalaman tersebut memperlihatkan kontribusinya dalam menghadapi persoalan politik dan diplomasi pada masa awal kemerdekaan.
Namun, hubungan kerja keduanya mulai mengalami perubahan ketika Indonesia memasuki masa demokrasi parlementer. Melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada 16 Oktober 1945, Hatta mendorong penguatan fungsi legislatif Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan demokrasi dan sistem kepartaian di Indonesia.
Demokrasi Parlementer dan Keretakan Hubungan Soekarno-Hatta
Perbedaan pandangan semakin terlihat ketika Soekarno mengembangkan gagasan Demokrasi Terpimpin. Hatta yang mendukung prinsip demokrasi parlementer memiliki kekhawatiran terhadap kecenderungan pemusatan kekuasaan. Baginya, penyelenggaraan negara perlu tetap memperhatikan pembagian kewenangan dan mekanisme demokrasi.
Dalam sistem parlementer yang berlaku saat itu, kepala pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri, sedangkan presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Kondisi tersebut membuat ruang kerja wakil presiden menjadi terbatas. Hatta menilai keberadaannya dalam pemerintahan tidak lagi memberikan kontribusi yang berarti apabila tidak disertai peran dan kewenangan yang jelas.
Sejarawan Erwin Kusuma dalam pembahasan mengenai pengunduran diri Hatta juga menjelaskan adanya perbedaan prinsip antara kedua tokoh. Selain persoalan sistem pemerintahan, Hatta dinilai kecewa terhadap perkembangan penyelenggaraan negara, termasuk persoalan korupsi yang semakin mengkhawatirkan.
Hatta kemudian memilih memberikan kesempatan kepada Soekarno untuk menjalankan konsep pemerintahan yang diyakininya. Pemikiran tersebut turut tercermin dalam tulisannya, Demokrasi Kita, yang memuat kritik terhadap perkembangan demokrasi Indonesia.
Surat Pengunduran Diri dan Berakhirnya Dwitunggal
Keinginan Hatta meninggalkan jabatan wakil presiden sebenarnya telah disampaikan jauh sebelum Desember 1956. Pada 20 Juli 1956, ia mengirimkan surat kepada Ketua DPR Sartono. Dalam surat tersebut, Hatta menyampaikan bahwa setelah DPR hasil Pemilu 1955 mulai bekerja dan Konstituante terbentuk, sudah tiba waktunya bagi dirinya untuk mengundurkan diri.
Namun, surat tersebut belum segera memperoleh keputusan. Pada 23 November 1956, Hatta kembali mengirimkan surat untuk menegaskan bahwa dirinya akan meletakkan jabatan pada 1 Desember 1956.
DPR kemudian membahas permohonan tersebut melalui sidang pada 28 hingga 30 November 1956. Sejumlah anggota berupaya mempertahankan Hatta karena keberadaan Dwitunggal masih dianggap penting sebagai simbol persatuan nasional. Meski demikian, Hatta tetap pada pendiriannya.
Dalam menjelaskan sikapnya, Hatta menyampaikan bahwa, “Dwitunggal yang tidak mempunyai kekuasaan tidak ada gunanya.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa baginya, kebersamaan dalam pemerintahan harus disertai fungsi dan tanggung jawab yang nyata.
Pada 30 November 1956, DPR menyetujui pengunduran diri Hatta. Terhitung sejak 1 Desember 1956, ia resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden. Pemberhentian tersebut kemudian ditegaskan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 yang ditetapkan pada 5 Februari 1957 dan berlaku sejak 1 Desember 1956.
Berakhirnya Dwitunggal menjadi salah satu babak penting dalam sejarah politik Indonesia. Meski tidak lagi berada dalam pemerintahan, Hatta tetap memberikan kontribusi melalui pemikiran dan kritik terhadap perjalanan demokrasi nasional. Keputusannya memperlihatkan bahwa jabatan bukan satu-satunya ruang untuk mengabdi, sementara prinsip dan tanggung jawab tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan bernegara. (ndr)
