Kanal24, Malang – Persaingan ekonomi global dan perubahan teknologi mendorong negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk memperkuat kerja sama. Di tengah dinamika tersebut, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2026 di Shenzhen, China, menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisinya dalam kerja sama regional.
Menjelang pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada 18–19 November 2026, pemerintah menyiapkan lima agenda prioritas yang mencakup ketahanan kawasan, perdagangan multilateral, konektivitas, investasi inklusif, dan transformasi digital. Agenda tersebut diarahkan agar kerja sama ekonomi Asia Pasifik tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Baca juga:
30 Rangkaian KRL Dibutuhkan, Seberapa Siap Industri Kereta Nasional?
Lima Agenda untuk Memperkuat Posisi Indonesia
Lima agenda prioritas tersebut menjadi landasan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum ekonomi kawasan. Agenda pertama adalah memperkuat ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kontribusi Indonesia terhadap ketahanan kawasan.
Ketahanan menjadi perhatian penting karena negara-negara di kawasan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi global hingga perubahan rantai pasok internasional. Melalui kerja sama regional, Indonesia ingin memperkuat kemampuan menghadapi tekanan eksternal sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
Agenda kedua berfokus pada penguatan sistem perdagangan multilateral dengan World Trade Organization (WTO) sebagai pusatnya. Indonesia mendorong reformasi WTO agar lebih inklusif dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh negara anggota.
Penguatan sistem perdagangan multilateral dinilai penting untuk menjaga keterbukaan pasar dan menciptakan aturan perdagangan yang lebih adil. Dengan sistem yang berjalan efektif, negara berkembang juga memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional.
Agenda ketiga adalah memperkuat konektivitas kawasan. Upaya tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan rantai pasok, serta konektivitas antarmasyarakat. Konektivitas yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa sekaligus memperluas hubungan ekonomi antarnegara.
Agenda keempat menitikberatkan pada perdagangan dan investasi yang inklusif. Dalam hal ini, Indonesia ingin meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar manfaat kerja sama ekonomi tidak hanya dirasakan perusahaan berskala besar.
Sementara itu, agenda kelima berkaitan dengan transformasi digital. Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), yang aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada manusia.
Transformasi Digital dan Perdagangan Jadi Perhatian
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Santo Darmosumarto, menjelaskan bahwa pemanfaatan AI perlu dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan keamanan nasional.
Menurutnya, perkembangan teknologi kecerdasan buatan tidak boleh hanya memberikan keuntungan bagi kelompok atau negara tertentu. Pemanfaatannya perlu membuka kesempatan yang lebih luas sekaligus memperhatikan risiko yang dapat muncul apabila tidak dikelola secara tepat.
Perhatian terhadap AI juga berkaitan dengan perkembangan ekonomi digital di kawasan Asia Pasifik. Teknologi tersebut berpotensi mendukung produktivitas, mempercepat layanan, serta membuka peluang usaha baru. Namun, pemanfaatannya tetap membutuhkan tata kelola yang memastikan keamanan dan kepentingan masyarakat terlindungi.
Dalam agenda perdagangan, Indonesia juga ingin mendorong penguatan sistem multilateral dan konektivitas kawasan. Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah pengembangan Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) atau Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik.
Pengembangan kerja sama perdagangan tersebut diharapkan dapat memperkuat integrasi ekonomi kawasan. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam pembahasan ini menjadi kesempatan untuk memperjuangkan akses pasar sekaligus memperluas peluang perdagangan bagi pelaku usaha nasional.
Indonesia juga ingin memastikan perkembangan teknologi, termasuk AI, dapat memberikan manfaat bagi negara berkembang yang tergabung dalam APEC. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga pemerataan kesempatan ekonomi.
Peluang Kerja Sama bagi UMKM dan Negara Berkembang
KTT APEC 2026 menjadi ruang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor. Selain perdagangan dan investasi, pembahasan juga mencakup peluang kolaborasi di bidang pertanian, energi, pemberdayaan perempuan, UMKM, transportasi, hingga pengelolaan sumber daya alam.
China selaku tuan rumah mengusung tiga prioritas keketuaan APEC 2026, yakni keterbukaan, inovasi, dan kerja sama. Ketiga prioritas tersebut memiliki keterkaitan dengan agenda yang dibawa Indonesia.
Keterbukaan dapat memperkuat perdagangan dan investasi, inovasi mendorong perkembangan teknologi, sedangkan kerja sama membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Keselarasan tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong agenda nasional agar sejalan dengan kepentingan ekonomi kawasan.
Bagi UMKM, penguatan kerja sama ekonomi regional berpotensi membuka akses terhadap pasar yang lebih luas. Namun, peluang tersebut juga membutuhkan dukungan peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pemenuhan standar perdagangan, serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital.
Indonesia juga berkepentingan memastikan negara berkembang memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi dan integrasi ekonomi kawasan. Karena itu, pembahasan APEC tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan perdagangan, tetapi juga pemerataan kesempatan bagi seluruh anggota.
KTT APEC 2026 di Shenzhen diharapkan menghasilkan sejumlah deklarasi terkait konektivitas, ekonomi digital, kecerdasan buatan, dan integrasi ekonomi kawasan. Hasil pertemuan tersebut akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah kerja sama ekonomi Asia Pasifik ke depan.
Melalui lima agenda prioritas yang dibawa, Indonesia berupaya memperkuat perannya dalam forum regional sekaligus memastikan kerja sama internasional memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. (ffn)
