KANAL24, Malang – Di awal pekan ketiga bulan Januari ini, Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB) bersama Intrans Publishing dan komunitas Aksi Literasi menggelar Bedah Buku “Ekonomi Politik” Pijakan Teoritis dan Kajian Empiris dengan penulis Prof. Ahmad Erani Yustika, senin (18/1/2021) secara daring. Dihadiri oleh para pakar di bidang ekonomi yang juga menjadi pembedah buku yakni Faisal Basri (Pendiri INDEF), Aviliani (Ekonom Senior), dan Andrinof Chaniago (Menteri PPN/BAPPENAS RI Periode 2014-2015), serta dosen dan mahasiswa, Erani antusias menjelaskan isi dalam buku barunya tersebut.
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB itu, misi awal dari penulisan buku ini adalah pengalaman pada masa mahasiswa yang tidak mudah untuk mencari referensi terkait ekonomi politik. Ketika masuk dalam pusaran kajian ekonomi, memang memiliki kekeringan gagasan apabila sumbernya hanya dari satu sudut pandang dan di Indonesia sudut pandang yang paling dominan adalah pendekatan klasik dan neo klasik. Oleh karenanya, dibutuhkan sudut pandang yang luas dari ilmu ekonomi.
Ekonomi politik menjadi relevan di dalam pembahasan maupun peristiwa ekonomi karena di dalam aktifitas ekonomi di suatu wilayah atau interaksi antar wilayah atau negara melibatkan 3 aktor penting, yaiu state, market, dan society. Interaksi antara ketiganya kurang bisa dijangkau apabila hanya menyandarkan pada teori-teori arus utama (ekonomi klasik dan neo klasik) karena asumsi pokok dari ekonomi klasik dan neo klasik antara ekonomi dan politik itu terpisah. Oleh karenanya, pada sudut pandang semacam ini ekonomi politik menjadi salah satu pintu untuk bisa menelisik apa yang sebetulnya terjadi terhadap peristiwa-peristiwa ekonomi di suatu wilayah.
“Di dalam buku ini saya mencoba memaparkan 3 perspektif mengenai ekonomi politik yakni Classical and neoclassical political economics, Keynesian political economy, dan Marxian political economy. Diturunkan dalam beberapa bentuk teori kunci seperti teori pilihan publik (rational choice), teori rent seeking, dan teori redistribusi combine yang diaplikasikan untuk beberapa kasus seperti kebijakan reforma agraria, kemiskinan, privatisasi, pembangunan desa, intervensi pemerintah ketika kasus BLBI atau kasus dumping,” paparnya.
Di bab terakhir, Erani memberikan penutup mengenai pentingnya melihat realitas di Indonesia yang kaya akan etnisitas yang tidak mungkin kebijakan dibuat seragam tanpa menghadirkan dan mempertimbangkan kenyataan bahwa di Indonesia ada sekian banyak identitas yang melekat dan itu bagian dari keragaman yang mesti disedot oleh pemangku kebijakan sehingga nantinya kebijakan yang diambil bisa menjadi kekuatan yang beradapatasi dengan keanekaragaman.
“Berbicara mengenai ekonomi politik, salah satu cara pandangnya adalah economy sebagai a way of acting, ini yang memproduksi teori pengetahuan sehingga secara teknokratis suatu peristiwa ekonomi bisa dianalisis. Tetapi kadangkala hal yang secara ekonomi itu rasional teknokratis tidak bisa dieksekusi karena secara politik tidak ada tempat untuk menjalankan. Dalam hal ini, politik dimaknai sebagai a place to act. Sesuatu yang secara ekonomi rasional belum ada ketersediaan politik karena ruang gerak a place to actnya terbatas, oleh karenanya pendekatan ini mencoba untuk mengkombinasikan agar diantara pendekatan a way of acting dengan a place of act bisa bertemu,” jelas Ketum IKA UB itu.
Sementara itu, salah satu pembedah buku, Aviliani mengatakan di dalam 14 bab yang ada di buku ini, ada 3 bab yang berbicara tentang teori dan bab-bab lainnya yang menyajikan tentang kebijakan-kebijakan empiris.
“Buku ini bagus sekali untuk kita mengetahui sejauh mana harus mengawasi dari setiap kebijakan yang dilakukan Pemerintah. Apakah kebijakan itu menguntungkan sebagian besar orang atau perlu diberikan pengawasan secara baik sehingga dengan adanya tekanan dari pengawas akan membuat kebijakan publik semakin baik,” katanya.
Lebih lanjut, menurutnya buku ini cocok untuk mahasiswa supaya mahasiswa tahu banyak sektor di riil selain di teori, dan tahu bagaimana ekonomi politik di setiap kebijakan. Selain itu, buku ini juga cocok untuk publik supaya publik memahami apa kebijakan-kebijakan yang telah dibuat Pemerintah sehingga check and balance dapat berjalan semakin baik. (Meg)
