Kanal24, Malang – Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi sangat penting sebagai penyeimbang dalam menciptakan tata kelola yang baik (good governance). Fungsi DPRD mencakup legislasi, penganggaran, dan pengawasan, yang menjadi kunci dalam mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah. Namun, pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus karena berbagai tantangan, seperti kurangnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan keterbatasan kapasitas fiskal.
Melihat pentingnya optimalisasi peran DPRD dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI menggagas Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Acara ini digelar sebagai upaya memperkuat pemahaman anggota DPRD terhadap tugas dan fungsinya, sekaligus membekali mereka dengan strategi inovatif dalam tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif dan efisien.
Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan ini digelar untuk mendalami tugas serta fungsi pimpinan dan anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola yang baik (good governance). Acara yang di THE 101 Malang OJ pada 24-26 Februari 2025 ini bertujuan memperkuat peran DPRD dalam kontrol, pengelolaan anggaran, serta transparansi publik.
Tiga Fungsi Utama DPRD
Hilman Rosada, S.AP., M.AP., CPof., dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, dalam pemaparannya menyoroti tiga fungsi utama DPRD, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ia menjelaskan bahwa ketiga fungsi tersebut menjadi pondasi penting dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. “
Kita harus memahami bahwa fungsi DPRD ini bukan hanya sebatas pengawasan, tetapi juga memastikan keberlanjutan program prioritas pemerintah daerah yang selaras dengan aspirasi masyarakat,” ujar Hilman.
Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dalam desentralisasi fiskal, yang tidak hanya bertumpu pada transfer anggaran dari pusat ke daerah, tetapi juga melibatkan pendekatan lokal berbasis kebutuhan dan potensi wilayah.
“Inovasi tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun pelaksanaannya harus diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai konteks sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing wilayah,” tambahnya.
Kolaborasi sebagai Kunci Tata Kelola yang Efektif
Hilman menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghindari silo mentality yang sering kali menghambat efektivitas pemerintahan.
“Hal yang sama bisa terjadi di pemerintahan daerah jika setiap OPD berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi,” paparnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah harus mencerminkan efisiensi dan akuntabilitas anggaran. “Kita harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar mendukung program prioritas daerah. Tidak hanya alokasi yang baik di atas kertas, tetapi juga pelaksanaan yang efektif,” tegasnya.
Asta Cita sebagai Kerangka Pembangunan Daerah
Hilman menghubungkan peran DPRD dengan visi pembangunan nasional melalui Asta Cita, sebuah kerangka delapan prioritas pembangunan yang disusun pemerintah pusat. Salah satu poin penting adalah mendorong kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal. “Kalau kita bicara soal sembada pangan, misalnya, itu harus disesuaikan dengan potensi wilayah. Tidak semua daerah cocok untuk beras, tapi bisa mengembangkan komoditas lain yang lebih potensial,” jelasnya.
Acara ini juga membahas pendekatan berbasis bukti untuk mengukur keberhasilan program-program daerah. DPRD diharapkan mampu memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, diskusi interaktif dengan narasumber dan studi kasus menjadi bagian penting dalam memberikan wawasan praktis kepada para peserta .
Dengan Bimtek ini, diharapkan DPRD Kabupaten Pasuruan mampu meningkatkan kinerjanya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.
“Kunci keberhasilan tata kelola daerah ada pada integrasi, kolaborasi, dan inovasi. Tanpa itu, tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan akan sulit tercapai,” pungkasnya.(din/zen)
