Kanal24, Malang – Pekerja Migran Indonesia (PMI) sering kali menghadapi berbagai tantangan di negeri orang, mulai dari penipuan kontrak kerja, ketidakjelasan status hukum, hingga kasus eksploitasi. Minimnya pemahaman mengenai hak-hak hukum membuat mereka semakin rentan terhadap berbagai permasalahan. Oleh karena itu, pendampingan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa para pekerja migran mendapatkan perlindungan yang layak dan adil.
Inilah yang melatarbelakangi Kompartemen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) menjalin kolaborasi dengan Korea Muslim Federation untuk memberikan bantuan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan, yang seringkali menghadapi masalah hukum di luar negeri.
Baca juga : Peminatan Hukum Islam FH UB Miliki Peluang Karir Cerah
Dr. Nur Chanifah, S.Pd.I., M.Pd.I., pada yang juga terlibat dalam program ini, menjelaskan bahwa banyak PMI di Korea yang tidak tahu hak-hak hukum mereka dan sering menjadi korbaProgn penipuan atau masalah legalitas.

“Kami bekerja sama dengan Korea Muslim Federation untuk memberikan penyuluhan hukum kepada PMI yang berada di sana, terutama yang bekerja di sektor informal dan sering kali terjerat masalah hukum,” katanya.
Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum kepada PMI, serta memberikan edukasi mengenai hak-hak hukum mereka. Selain itu, Fakultas Hukum UB juga telah mengembangkan aplikasi bantuan hukum online yang memudahkan PMI untuk mengakses informasi dan bantuan hukum secara langsung.
“Aplikasi ini memudahkan PMI untuk mendapatkan informasi hukum yang mereka perlukan tanpa harus datang langsung ke kantor kami,” jelas Dr. Nur.
Keberhasilan program ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana Fakultas Hukum UB tidak hanya mengajarkan teori hukum, tetapi juga berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam bidang hukum Islam. Dengan mayoritas penduduk di Korea yang merupakan Muslim, kerja sama ini menjadi lebih relevan dan dapat membantu PMI mengatasi masalah hukum mereka. Dr. Nur berharap, kolaborasi ini akan terus berkembang untuk memberikan lebih banyak manfaat bagi para pekerja migran.
Fakultas Hukum UB berkomitmen untuk terus melakukan pengabdian kepada masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai hukum Islam yang adil dan bermanfaat bagi umat. (din/nid)