Kanal24, Malang – Predikat akreditasi unggul menjadi salah satu pencapaian penting bagi perguruan tinggi. Namun, mempertahankan capaian tersebut membutuhkan lebih dari sekadar pemenuhan standar penilaian. Kualitas program studi juga harus tercermin dari proses pendidikan yang relevan, pengembangan penelitian, serta kontribusi nyata kepada masyarakat. Lebih jauh, lulusan harus memiliki kompetensi yang dapat diterapkan dalam dunia kerja maupun kehidupan sosial.
Komitmen tersebut menjadi perhatian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) melalui penyelenggaraan Workshop Strategi Penguatan Relevansi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Program Studi Unggul. Kegiatan yang diinisiasi Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) FH UB ini berlangsung di Auditorium Lantai 6, Gedung A, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kamis (19/11/2026). Workshop tersebut diarahkan untuk memperkuat keterpaduan tridarma perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya mempertahankan predikat unggul program studi.
Baca Juga:
PT KAI Perkuat Mediasi untuk Selesaikan Sengketa Aset Tanah, Gandeng FH UB
Integrasi Tridarma Jadi Kunci Menjaga Keunggulan Program Studi
Dekan FH UB, Prof. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa workshop tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga kualitas Program Studi Magister Kenotariatan yang saat ini telah memperoleh predikat unggul. Menurutnya, capaian tersebut perlu dipertahankan melalui peningkatan mutu yang dilakukan secara berkelanjutan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keterhubungan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga unsur tridarma perguruan tinggi tersebut perlu berjalan secara terpadu agar mampu saling mendukung dalam penyelenggaraan pendidikan.
Melalui keterpaduan itu, kegiatan penelitian dan pengabdian tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban akademik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan materi pembelajaran. Sebaliknya, proses pendidikan diharapkan mampu menghasilkan pemikiran dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Aan menilai pendekatan tersebut penting agar setiap aktivitas akademik memiliki arah yang jelas dalam mendukung pencapaian keunggulan program studi.

“Dengan workshop ini diharapkan ada keterpaduan dari sisi penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian juga dari sisi pengajaran itu menjadi satu kesatuan yang memang men-support untuk program studi yang unggul tadi,” jelas Prof. Dr. Aan.
Kualitas Lulusan Tidak Cukup Diukur dari Akreditasi
Lebih lanjut, Aan menegaskan bahwa predikat unggul tidak boleh berhenti sebagai label atau pencapaian administratif dalam proses akreditasi. Keunggulan program studi harus dapat dilihat dari kemampuan lulusan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan menghadapi kebutuhan dunia profesional.
Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan mahasiswa agar tidak hanya menguasai pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mempunyai kesiapan untuk bekerja dan mengabdikan kompetensinya kepada masyarakat.
Hal tersebut menjadi penting, terutama dalam pendidikan hukum yang membutuhkan kemampuan memahami persoalan sekaligus menerapkan keilmuan dalam praktik. Karena itu, hasil pembelajaran perlu memberikan bekal yang dapat dimanfaatkan mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan.
“Tidak hanya soal labelnya unggul, tetapi dalam unggul itu mahasiswa Fakultas Hukum nanti bisa siap bekerja, siap untuk mengabdi kepada masyarakat. Itu yang kita harapkan sehingga ilmu yang diperoleh tidak sia-sia,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program studi tidak semata-mata ditentukan oleh status akreditasi, tetapi juga oleh manfaat pendidikan yang dirasakan mahasiswa dan masyarakat. Kesiapan lulusan menjadi salah satu gambaran sejauh mana proses pembelajaran mampu menjawab kebutuhan di luar lingkungan kampus.
Penguatan Mutu Diharapkan Menjangkau Seluruh Program Studi
Upaya menjaga kualitas pendidikan tersebut juga diharapkan tidak hanya dilakukan oleh Program Studi Magister Kenotariatan. Aan mendorong agar langkah serupa dapat diterapkan pada program studi lain di lingkungan FH UB sehingga penguatan mutu menjadi komitmen bersama di tingkat fakultas.
Ia secara khusus menyebut Program Doktor Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, serta Program Magister Ilmu Hukum sebagai program studi yang diharapkan dapat melakukan penguatan serupa.
Menurutnya, setiap program studi perlu memiliki perhatian terhadap keterpaduan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, pengembangan akademik tidak berjalan secara parsial, melainkan diarahkan untuk mendukung kualitas lulusan dan kontribusi keilmuan.
Perluasan upaya tersebut juga menjadi bagian dari tanggung jawab fakultas dalam menjaga kesinambungan mutu pendidikan hukum. Setiap program studi diharapkan mampu mengembangkan keunggulannya tanpa melepaskan keterkaitan antara capaian akademik dan kebutuhan masyarakat.
Melalui workshop ini, FH UB mendorong agar predikat unggul diwujudkan melalui kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kompetensi lulusan. Penguatan tridarma diharapkan menjadi landasan bagi seluruh program studi untuk menjaga mutu secara berkelanjutan, sekaligus memastikan ilmu hukum yang dikembangkan di lingkungan kampus dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ndr)














