Kanal24, Malang – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui penyempurnaan kebijakan program magang mahasiswa. Kolaborasi ini diharapkan menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktik secara langsung di lingkungan pemerintahan.
Pembahas dalam Forum Konsultasi Publik, Muhammad Akbar Nursasmita, S.H., M.H.,mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara FH UB dengan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Kementerian PANRB.
“Harapannya tentu dapat terjalin kerja sama yang baik terkait penyaluran magang dari Fakultas Hukum maupun Universitas Brawijaya secara keseluruhan ke Kementerian PANRB,” ujarnya.
Baca juga:
Ketika Keputusan Bisnis Dinilai Hukum, FH UB Bahas Business Judgment Rule
Magang Dinilai Semakin Penting bagi Mahasiswa Hukum
Akbar menilai pembukaan ruang magang oleh Kementerian PANRB merupakan langkah yang tepat karena mahasiswa hukum membutuhkan pengalaman praktik selain pembelajaran di ruang kuliah.
Menurutnya, pembelajaran teoritis harus diimbangi dengan pengalaman langsung agar lulusan memiliki kesiapan menghadapi dunia kerja.
“Tidak cukup hanya kuliah di fakultas atau kampus, tetapi juga perlu ruang-ruang praktik yang memang dibutuhkan, khususnya oleh Fakultas Hukum. Selain memahami materi, mahasiswa juga harus banyak praktik,” katanya.
FH UB Berikan Sejumlah Masukan
Dalam forum tersebut, Fakultas Hukum UB juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk penyempurnaan pedoman program magang.
Masukan yang diberikan lebih banyak menyasar aspek teknis, mulai dari penyajian informasi hingga kelengkapan dokumen pendukung agar proses magang lebih mudah dipahami mahasiswa.
“Masukan yang paling esensial adalah terkait perbaikan informasi, kemudian beberapa dokumen teknis dan detail pedoman magang yang masih perlu disempurnakan,” jelas Akbar.
Perkuat Sinergi Kampus dan Pemerintah
Selain menghasilkan rekomendasi kebijakan, forum tersebut juga diharapkan memperkuat hubungan kelembagaan antara Universitas Brawijaya dan Kementerian PANRB dalam pengembangan sumber daya manusia.
Akbar menilai kolaborasi tersebut penting karena mahasiswa dapat mengenal lebih awal praktik penyelenggaraan pemerintahan sekaligus penerapan ilmu yang diperoleh selama kuliah.
“Menjadi isu yang sangat strategis ketika Universitas Brawijaya dapat bersama Kementerian PANRB dalam penyaluran magang sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman bagaimana ilmu mereka diterapkan dalam praktik, khususnya pada kebijakan aparatur sipil negara di tingkat nasional,” tutupnya. (nid)
