Kanal24, Malang – Dalam dunia bisnis, setiap keputusan selalu mengandung risiko. Sebuah strategi dapat membawa perusahaan berkembang pesat, tetapi dalam situasi tertentu juga bisa menghasilkan kerugian. Persoalannya, ketika sebuah keputusan bisnis tidak berjalan sesuai harapan, apakah hal tersebut otomatis menjadi persoalan hukum?
Pertanyaan itulah yang menjadi fokus pembahasan dalam Kuliah Tamu Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) bertajuk “Memahami Business Judgment Rule dalam Praktik Bisnis” yang menghadirkan Ira Puspadewi, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2017–2024. Melalui forum ini yang digelar Rabu (3/6/2026), mahasiswa diajak memahami bagaimana hukum memandang keputusan bisnis serta batas antara risiko usaha dan pertanggungjawaban hukum.
Baca juga : Kasus ASDP dan Batas Tipis Bisnis vs Pidana: FH UB Bentuk Eksaminasi Publik
Wakil Dekan Bidang Akademik FH UB, Dr. Milda Istiqomah, S.H., M.TCP., Ph.D., mengatakan tema tersebut penting karena mahasiswa hukum perlu memahami bagaimana teori yang dipelajari di bangku kuliah diterapkan dalam praktik.
“Mahasiswa Fakultas Hukum harus memahami bagaimana praktik hukum yang berjalan di masyarakat,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Ira menjelaskan bahwa Business Judgment Rule (BJR) merupakan prinsip yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi ketika mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, dunia usaha membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan dan melakukan berbagai terobosan. Namun keberanian tersebut harus dibangun di atas tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap aturan.
“Kalau mau BUMN maju, perlu beberapa terobosan. Dengan niat baik dan proses yang benar, maka jika pun misalnya ada hasil yang mungkin kurang tepat, tetapi dilakukan sesuai seluruh peraturan dan tidak ada kepentingan pribadi, maka direksi dapat memperoleh perlindungan hukum dari situ,” jelasnya.
Ira menegaskan bahwa hasil keputusan yang belum optimal tidak serta-merta dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum. Dalam praktik bisnis, berbagai faktor eksternal maupun dinamika pasar sering kali memengaruhi hasil akhir sebuah kebijakan atau langkah korporasi.
Baca juga : Belajar dari Ira Puspadewi: Mentalitas Kunci Daya Saing
Karena itu, menurutnya, yang perlu dilihat bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan.
“Dalam proses bisnis, kita harus memastikan seluruh tindakan dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Dari sisi kewenangan, prosedur, dan prosesnya harus benar,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa perlindungan hukum dalam Business Judgment Rule diberikan ketika pengambil keputusan dapat menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan bertujuan untuk kepentingan perusahaan, dijalankan secara profesional, serta tidak didasari kepentingan pribadi.
Selain itu, Ira menilai penting adanya pendampingan dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan bisnis, mulai dari ahli teknis hingga lembaga yang memiliki kewenangan dalam aspek tata kelola dan kepatuhan.
“Dari segi teknis harus didampingi oleh para ahli di bidangnya. Kemudian dari segi governance juga didampingi oleh institusi yang memang berwenang untuk mendampingi dan memberi masukan agar seluruh proses dijalankan dengan benar,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya kesamaan pemahaman antara dunia bisnis dan dunia hukum. Menurutnya, perkembangan bisnis berlangsung sangat cepat sehingga pemahaman hukum juga perlu mampu mengikuti dinamika tersebut.
“Kami berharap pemahaman terhadap dinamika bisnis yang bergerak sangat cepat itu juga dapat diikuti oleh para praktisi hukum sehingga gap pemahaman antara pelaku bisnis dengan praktisi hukum tidak ada lagi,” ujarnya.
Melalui kuliah tamu tersebut, mahasiswa tidak hanya diperkenalkan pada konsep Business Judgment Rule secara teoritis, tetapi juga diajak memahami bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik korporasi. Di tengah perkembangan teknologi, transformasi bisnis, dan meningkatnya kompleksitas pengambilan keputusan, pemahaman mengenai hubungan antara risiko bisnis dan pertanggungjawaban hukum dinilai menjadi bekal penting bagi calon praktisi hukum di masa depan. (din/qrn)
