Kanal24, Malang – Gelombang kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat memunculkan aksi massa di Kota Malang. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas dan perguruan tinggi, termasuk Universitas Brawijaya (UB), memadati depan gedung DPRD Kota Malang pada Selasa (18/2/2025). Aksi ini menjadi simbol ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mahasiswa Universitas Brawijaya, yang tergabung dalam “Amarah Brawijaya,” ikut bergabung dalam demonstrasi tersebut. Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) UB 2025, Azka Rasyad Alfatdi, menyampaikan beberapa poin utama tuntutan yang menjadi sorotan aksi.
Soroti Pendidikan dan Kesehatan
Azka menegaskan bahwa isu pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam 14 poin tuntutan yang diajukan. Ia menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah berdampak langsung pada berbagai sektor, termasuk alokasi dana untuk pendidikan.
“Kami menyoroti pelaksanaan amanat konstitusi terkait alokasi 20% anggaran pendidikan dari APBN. Setelah kami kaji, ternyata realisasinya tidak mencapai target. Bahkan, hanya sekitar 18% atau lebih kecil lagi. Ini tidak hanya terjadi di APBN, tetapi juga di APBD. Ketika pendidikan yang menjadi pilar utama bangsa tidak mendapatkan perhatian maksimal, bagaimana kita bisa berbicara soal masa depan Indonesia?” tegas Azka.
Azka juga menyoroti masalah efisiensi anggaran yang berdampak pada program makan bergizi gratis. Ia menyebutkan bahwa transparansi alokasi anggaran tersebut masih dipertanyakan. “Seharusnya efisiensi anggaran dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menjadi alat untuk menekan hak-hak dasar rakyat,” lanjutnya.
Kritik Militerisasi dan Kapitalisasi
Selain isu pendidikan dan kesehatan, mahasiswa juga menyuarakan keprihatinan atas kebijakan pemerintahan yang dinilai mengaburkan batas antara militer dan sipil. “Masuknya militer ke posisi-posisi sipil menjadi perhatian serius kami. Ini menciptakan potensi bahaya dalam struktur demokrasi yang harusnya mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan sipil,” tambah Azka.
Ia juga menuding pemerintah lebih mengutamakan kepentingan kapital dibandingkan hak-hak rakyat. Hal ini, menurutnya, menjadi indikasi bahwa kebijakan pemerintah tidak sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Menghidupkan Kepedulian Kolektif
Dalam orasinya, Azka mengajak mahasiswa untuk tidak bersikap apatis terhadap isu-isu sosial dan politik. Ia menekankan pentingnya solidaritas dan tanggung jawab kolektif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. “Kita hidup bersama sebagai zoon politicon, manusia sosial. Tidak boleh ada yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Masalah pendidikan, UKT, dan beasiswa adalah tanggung jawab kita semua,” ujarnya.
Menurut Azka, dampak kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya dirasakan oleh organisasi mahasiswa (ormawa) tetapi juga seluruh civitas akademika, termasuk dosen dan staf. “Efisiensi anggaran ini terasa hingga ke tingkat fakultas. Teman-teman yang tidak ikut organisasi pun pasti akan merasakan dampaknya secara langsung atau tidak langsung,” imbuhnya.
Suara yang Tak Akan Padam
Aksi ini menjadi cerminan kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah yang dinilai gagal memenuhi janji-janjinya dalam 100 hari kerja pertama. Demonstrasi di depan DPRD Kota Malang adalah salah satu dari serangkaian aksi serupa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Mahasiswa menegaskan, perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai tuntutan-tuntutan mereka didengar dan direalisasikan. “Hari ini adalah hari kita mempertanyakan keberlangsungan Indonesia. Hak-hak rakyat tidak boleh direnggut, dan kami akan terus menyuarakan ini,” pungkas Azka.
Aksi damai ini berlangsung dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian, sementara para mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.(din/hil/zid)
