Kanal24, Malang – Upaya mendorong ekosistem halal terintegrasi di Indonesia kian diperkuat dengan menjadikan Universitas Brawijaya (UB) sebagai pusat kolaborasi nasional dalam forum INDONESIA HALAL ECOSYSTEM SUMMIT & HALAL METRIC AWARDS 2026 yang digelar di Auditorium Algoritma FILKOM UB, Selasa (05/05/2026). Forum ini mempertemukan pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk mempercepat sinergi riset, infrastruktur, dan kebijakan dalam implementasi sertifikasi halal nasional.
Baca Juga:
Dari Gambia, Mahasiswa ini Datang ke UB Membawa Harapan untuk Pangan Negaranya
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan Baras, menegaskan bahwa pengembangan halal kini bukan lagi sekadar kebutuhan umat Muslim, melainkan telah menjadi standar global. “Halal sudah menjadi kebutuhan dunia. Halal now for all, not for Muslim only, halal for everybody,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat tiga prinsip utama dalam sistem halal yang saat ini dikembangkan, yakni transparansi, ketertelusuran, dan kepercayaan. Menurutnya, konsep halal telah berevolusi menjadi indikator kepuasan konsumen sekaligus nilai tambah produk. “Halal sekarang itu menjadi sebuah value added, pertambahan nilai yang betul-betul berharga dan bermutu tinggi,” jelasnya.
Dalam paparannya, Haikal juga membeberkan target ambisius pemerintah dalam sertifikasi halal. ”Dari total target 24 juta produk makanan dan minuman, saat ini telah tercapai sekitar 12,9 juta produk bersertifikat halal,” katanya.
Untuk mempercepat capaian tersebut, BPJPH menyiapkan empat strategi utama. “Pertama regulasi, kami sudah masukkan usulan ke DPR RI Komisi VIII untuk disetujui. Yang kedua, kolaborasi dengan sembilan kementerian yang kami jalin. Ketiga, sosialisasi dengan cara yang sangat umum bahwa halal untuk semua. Dan yang keempat proses digitalisasi dengan pemanfaatan artificial intelligence,” ujarnya.
“Dalam percepatan tersebut, BPJPH menjalin kolaborasi dengan sembilan kementerian, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agama, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pertanian. Selain itu juga melibatkan tiga badan, yaitu Badan Pangan, Badan Gizi, dan Badan POM, serta kerja sama dengan Polri dan dukungan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Haikal menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam membangun ekosistem halal yang terintegrasi. Ia menyebut Universitas Brawijaya sebagai salah satu pelopor yang berperan sebagai penghubung dalam rantai ekosistem tersebut. “Universitas terlibat sebagai lembaga pemeriksa halal karena laboratorium-laboratoriumnya ada di universitas, termasuk di Universitas Brawijaya,” ungkapnya.
Melalui forum ini, Indonesia menargetkan menjadi pusat ekosistem halal terbesar di dunia pada 2027, dengan dukungan riset, infrastruktur, serta kebijakan yang saling terintegrasi. (wan)
