KANAL24, Surabaya – Pemprov Jatim menyiapkan empat strategi Intervensi dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan anak. Strategi ini disinkronkan dengan strategi pusat, di antaranya adalah Peningkatan akses layanan bagi ibu dan bayi, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat.
Direktur Rumah Sakit Haji Pemprov Jatim, dr Herlin Ferliana menyampaikan hal tersebut pada “Kolaborasi Lintas Sektoral dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Perempuan dan Generasi Bangsa” dengan tema “Upaya komprehensif penurunan angka kematian ibu dan penurunan stunting” secara virtual, Selasa (28/12/2021).
Lebih lanjut dikatakannya, angka kematian ibu di Jatim dari tahun 2016 hingga pada pandemi 2020 dan 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan. “Pandemi kemarin benar-benar membuat kita harus bekerja keras lagi untuk bisa menurunkan kematian ibu, karena pada tahun 2020 naik 98,4 persen dan tahun 2021 meningkat lagi cukup signifikan,” kata Herlin
Kasus tertinggi kematian ibu dan bayi serta stunting terjadi pada tahun 2020 terjadi di Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupate Pasuruan, Sidoarjo, Tuban, Pacitan, Sampang, Sumenep, Kab. Probolinggo, Lumajang, Tulungagung, Jember, Bojonegoro, Bondowoso dan Jombang.
Pemprov Jatim pun menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, yakni meningkatkan dan penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar (Primary Health Care) kesehatan ibu, anak, KB dan Kesehatan reproduksi serta upaya percepatan perbaikan gizi masyakarakat untuk mengurangi angka stunting.
Untuk tahun 2022 Jatim akan melakukan lokus percepatan penurutan stunting yang diberlakukan pada 38 kota dan kabupaten yang ada di seluruh Jatim dengan melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pelaksanaan, peningkatan kualitas pemantauan evaluasi dan pelaporan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia kedepannya.
Hal tersebut sinkron dengan visi dari Pemprov Jatim, yakni terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata Kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja Bersama dan semangat gotong royong.
Terkait peningkatan akses layanan bagi ibu dan bayi, jumlah kunjungan ANC dari 4 kali ditingkatkan menjadi 6 kali, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kunjungan PNC dari 3 kali menjadi 4 kali.(sdk)
