Kanal24, Jakarta– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mengadakan pertemuan strategis membahas isu-isu kunci terkait pelaksanaan HAM di Indonesia. Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Kumham Imipas pada Kamis (27/2/2025) dan dipimpin oleh Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro serta Menko Kumham Imipas Yuzril Ihza Mahendra.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu mendesak menjadi fokus utama, di antaranya situasi HAM di Papua, penyelesaian pelanggaran HAM berat, kebijakan terkait hukuman mati, penghormatan HAM dalam RUU KUHAP, serta isu terkait orang tanpa kewarganegaraan (stateless).
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menegaskan pentingnya peran koordinasi lintas kementerian dalam membahas isu-isu yang memerlukan perhatian mendalam. “Kami mendorong Kemenko Kumham Imipas untuk memfasilitasi koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, sehingga setiap isu HAM dapat didiskusikan secara lebih spesifik dan mendalam,” ujar Atnike.
Menanggapi usulan tersebut, Menko Kumham Imipas Yuzril Ihza Mahendra menyatakan dukungannya untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM. Pihaknya menyambut baik inisiatif Komnas HAM dan siap memfasilitasi pertemuan koordinasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Hal ini penting untuk memastikan langkah-langkah konkret dalam upaya bersama mewujudkan penghormatan dan perlindungan HAM di Indonesia.
Salah satu langkah nyata yang disampaikan Yuzril adalah komitmen untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung terkait perekrutan hakim ad hoc. “Perekrutan hakim ad hoc merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat,” tuturnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari kedua lembaga. Dari pihak Komnas HAM, hadir Wakil Ketua Eksternal Abdul Haris Semendawai, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Saurlin P. Siagian, Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibow, Plh Sekretaris Jenderal Noviati Listiyasningsih, serta Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama Gatot Ristanto.
Sementara itu, dari Kemenko Kumham Imipas hadir Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Ibnu Chuldun, Deputi Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Digital Supartono, Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum Fitra Arsil, serta Staf Khusus Bidang Isu Strategis Karjono.
Dalam pertemuan ini, Komnas HAM juga menyoroti pentingnya integrasi kebijakan HAM dalam revisi peraturan perundang-undangan, seperti dalam RUU KUHAP. Selain itu, isu deret tunggu (waiting list) dan komutasi hukuman mati menjadi perhatian khusus, seiring dengan upaya mendorong pendekatan yang lebih humanis dan berbasis HAM dalam sistem peradilan pidana.
Komnas HAM dan Kemenko Kumham Imipas sepakat untuk memperkuat kerja sama guna memastikan bahwa upaya penegakan dan pemajuan HAM dapat berjalan dengan baik di tengah tantangan yang dihadapi. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan berbagai isu strategis HAM di Indonesia dapat ditangani secara komprehensif dan inklusif.(din/zen)
