Kanal24, Malang – Pemerintah melakukan penertiban terhadap hak guna usaha (HGU) milik 11 perusahaan yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Penanganan tersebut mencakup pencabutan seluruh maupun sebagian HGU, penghentian perpanjangan hak, hingga evaluasi terhadap perusahaan yang belum mengantongi izin tersebut.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Rekomendasi diberikan setelah adanya koordinasi terkait dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dalam peristiwa karhutla.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026), Nusron menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Baca juga:
FILKOM UB Petakan Potensi Mahasiswa Baru Lewat Dekan Cup 2026
Berdasarkan penelusuran kepemilikan manfaat atau beneficial ownership (BO), sejumlah perusahaan diketahui memiliki investor maupun pemegang saham dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sebagian lainnya berasal dari dalam negeri.
ATR/BPN membagi penanganan terhadap 11 perusahaan tersebut ke dalam lima kelompok berdasarkan status HGU, kondisi lahan, serta pemenuhan kewajiban pencegahan dan mitigasi kebakaran.
Kelompok pertama mencakup tiga perusahaan yang HGU-nya akan dicabut seluruhnya. Ketiganya adalah PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas lahan 4.000 hektare; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558,11 hektare; serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Nusron menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada tingkat kebakaran yang melampaui 50 persen dari luas wilayah izin, kejadian kebakaran yang berulang, serta ketidaktersediaan sarana dan prasarana memadai untuk mengantisipasi maupun memitigasi karhutla. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian HGU.
Kelompok kedua terdiri atas PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Perusahaan tersebut memiliki eks HGU seluas 2.300 hektare yang masa berlakunya telah berakhir sejak 2020. Pemerintah memastikan hak tersebut tidak akan diperpanjang maupun diperbarui sehingga lahannya akan diambil alih negara.
Selanjutnya, kelompok ketiga mencakup tiga perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU. Ketiganya adalah PT ANI di Kabupaten Landak dengan luas 5.246 hektare, PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 4.750 hektare, dan PT AER di Kabupaten Ketapang seluas 5.134 hektare.
Pemerintah memastikan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut tidak akan diterbitkan. ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi izin usaha perkebunan yang dimiliki perusahaan terkait. Pertimbangan evaluasi antara lain kejadian kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta belum beroperasinya kegiatan perkebunan.
Sementara itu, kelompok keempat mencakup PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang akan dikenai pencabutan sebagian HGU. Perusahaan tersebut memiliki lahan seluas sekitar 1.510 hektare. Kebijakan pencabutan sebagian dipertimbangkan karena tingkat kebakaran di wilayah izinnya tidak mencapai 50 persen.
Adapun tiga perusahaan lainnya masih menjalani pendalaman lebih lanjut, yakni PT STP dan PT JMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pemerintah masih melakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran lapangan untuk menentukan bagian HGU yang perlu ditertibkan. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar penentuan apakah pencabutan dilakukan secara keseluruhan atau sebagian.
Nusron menyampaikan, data hasil evaluasi telah diserahkan dan pemerintah selanjutnya menyiapkan rancangan surat keputusan (SK) pencabutan HGU. Pengumuman resmi akan dilakukan setelah proses administrasi tersebut selesai.
Penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan oleh korporasi. Evaluasi perizinan diharapkan dapat mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pengelolaan lahan, termasuk penyediaan fasilitas pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
