Kanal24, Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Februari 2025 mencatatkan defisit sebesar Rp31,2 triliun atau setara 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi ini melebar dibandingkan dengan Januari 2025 yang mencatat defisit Rp23,5 triliun atau 0,10% dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa defisit ini masih berada dalam target desain APBN tahun penuh sebesar 2,53% dari PDB.
“Jadi defisit 0,13% itu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang digelar di Kementerian Keuangan, Kamis (13/3/2025).
Pendapatan negara sepanjang Januari–Februari 2025 tercatat sebesar Rp316,9 triliun, atau 10,5% dari target tahun ini. Namun, pendapatan tersebut mengalami penurunan 20,8% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp400,4 triliun. Dari total pendapatan negara, penerimaan perpajakan menyumbang Rp240,4 triliun, setara 9,7% dari target.
“Penerimaan perpajakan Rp240,4 triliun atau 9,7% dari target tahun ini, terdiri dari penerimaan pajak Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target,” jelas Sri Mulyani.
Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai pada Februari 2025 mencapai Rp52,6 triliun atau 17,5% dari target, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun atau 14,9% dari target.
Sementara itu, realisasi belanja negara pada Januari–Februari 2025 tercatat Rp348,1 triliun, atau 9,6% dari pagu APBN yang direncanakan sebesar Rp3.621,3 triliun. Realisasi belanja tersebut turun 6,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp374,3 triliun.
“Belanja pemerintah pusat mencapai Rp211,5 triliun atau 7,8% dari target, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp83,6 triliun dan belanja non-K/L Rp127,9 triliun. Di sisi lain, belanja Transfer ke Daerah lebih cepat terjadi pada awal tahun ini dengan realisasi Rp136,6 triliun,” ungkapnya.
Keseimbangan primer APBN Februari 2025 tercatat surplus Rp48,1 triliun, meski lebih rendah dibandingkan Februari 2024 yang mencapai Rp95 triliun. Untuk menutupi kekurangan belanja, pemerintah telah melakukan pembiayaan sebesar Rp220,1 triliun atau 35,7% dari target.
“Ini artinya 2 bulan pertama kita telah merealisasikan pembiayaan cukup besar, yang menunjukkan adanya perencanaan pembiayaan front loading,” tutur Sri Mulyani.
Konferensi pers APBN KiTa ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan, memungkinkan masyarakat untuk memantau perkembangan pengelolaan keuangan negara, termasuk penggunaan uang pajak yang mereka bayarkan.(din)
