KANAL24, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan atau PUPR mencatat total realisasi paket infrastruktur yang telah dilelang dini senilai Rp46,63 triliun per 3 Desember 2020 dan telah memulai lelang dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur TA 2021, sejak Oktober 2020.
“Kementerian PUPR telah memulai lelang dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur TA 2021, sejak Oktober 2020,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12/2020).
Sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada 3 Desember 2020, total realisasi paket yang telah dilelang sebanyak 4.067 paket senilai Rp46,63 triliun. Seiring waktu jumlah paket yang dilelang dini akan terus bertambah.
Memasuki 2021, Menteri Basuki menyatakan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian PUPR semakin besar seiring dengan alokasi APBN yang terus meningkat menjadi sebesar Rp149,8 triliun.
Menurutnya pagu anggaran tersebut akan difokuskan pada lima program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak pandemi COVID-19.
Kelima fokus program tersebut antara lain yang pertama untuk pengembangan lumbung pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatera Utara (Sumut) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua, untuk dukungan pengembangan Kawasan industri di Batang (Jateng) dan Subang (Jawa Barat). Ketiga, untuk dukungan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang).
“Fokus program selanjutnya adalah Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh wilayah Indonesia untuk mempertahankan daya beli dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Alokasi PKT tahun 2020 sebesar Rp13 triliun dengan serapan tenaga kerja 700 ribu orang, ditingkatkan alokasinya menjadi Rp18 Triliun di 2021 ini dengan target serapan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 juta orang, serta penyelesaian tugas khusus dan proyek strategis nasional yang diberikan,” tuturnya.
Menteri PUPR juga berpesan sebagai Insan PUPR, kita harus selalu meningkatkan kualitas belanja APBN. Tidak hanya mempercepat waktu pelaksanaannya, namun dengan belanja yang berkualitas, yakni ekonomis artinya spending less.
Menteri PUPR menambahkan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan produk yang lebih baik. Kemudian efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan terakhir, efisien (spending wisely) secara bijaksana kita putuskan seberapa besar dan pentingnya belanja untuk suatu pekerjaan.(sdk)
