*)Greg Teguh Santoso
Setahun setelah dilantik 20 Oktober 2024 lalu, kita sebagai bangsa dapat mencermati bahwa pemerintahan Presiden Prabowo menampilkan campuran kebijakan ekonomi berorientasi stimulus dan reformasi BUMN, program sosial luas, serta penempatan aktor militer dalam urusan sipi, fenomena yang akhir-akhir ini kerap memicu protes dan kekhawatiran akan meningkatnya risiko demokrasi dan supremasi sipil.
Secara makro, pertumbuhan ekonomi tetap positif namun moderat; tekanan inflasi masih membayangi, bahkan beberapa propinsi melebihi angka 5 persen. Sedangkan fenomena pengangguran muda serta kian menyusutnya kelas menengah menjadi tantangan utama yang menuntut kebijakan fiskal terukur dan pemulihan daya beli rumah tangga. Lembaga internasional dan survei perekonomian menilai landasan makro relatif stabil namun rentan terhadap guncangan global, artinya stimulasi harus dikombinasikan dengan reformasi kebijakan terintegrasi yang memacu produktivitas industri kita.
Patut dicermati bahwa pemerintah meluncurkan paket stimulus besar (untuk bantuan tunai, magang berbayar dan subsidi) guna merangsang konsumsi dan menyerap pengangguran muda; target jangka panjang ambisius (pertumbuhan 8% pada 2029) tetap jauh dari capaian saat ini. Salah satu Langkah struktural terbesar adalah konsolidasi BUMN, upaya mengurangi jumlah BUMN dari semula sekira 1.000 menjadi 200-an saja sebagai bagian proses mainstream meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola dan hasil investasi publik. Namun, seperti dikritik Channel News Asia: banyak BUMN masih beroperasi merugi besar (lebih dari Rp 50 triliun per tahun) dan reformasi menghadapi hambatan struktural serba carut-marut kepentingan (vested interest) yang belum sirna jua.
Cepat tapi problematik
Program pemberian makanan gratis di sekolah, cek kesehatan, dan bantuan tunai merupakan upaya populis untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial. Namun beberapa implementasi awal menuai masalah operasional, seperti berbagai kasus keracunan makanan di sekolah dan kritik atas ketidaksiapan logistik menunjukkan risiko dalam pelaksanaan skala besar. Implementasi besar-besaran rawan kegagalan operasional; banyak analis menyebut proses yang tergesa-gesa dan pengawasan yang lemah menjadi crucial areas yang mesti dibenahi segera. Adapun pengalihan anggaran untuk program ini juga memicu kontroversi tentang prioritas jangka panjang seperti pembiayaan pendidikan dan infrastruktur.
Di ranah nilai, pemerintahan menekankan Pancasila, agama, dan tradisi sebagai pilar karakter bangsa—strategi yang memperkuat identitas kolektif namun berpotensi memarginalkan pluralitas jika digunakan untuk menekan kritisisme atau pembeda budaya. Last but not least, yang paling menonjol dalam konteks sosial: pengesahan revisi undang-undang Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 (UU TNI) pada Maret 2025 yang memperluas peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam urusan sipil.
Human Rights Watch (HRW) menyebut bahwa perubahan tersebut “significantly expand the military’s role in civilian governance and weaken legal checks on abusive officials.” Sedangkan Al Jazeera melaporkan bahwa rancangan UU tersebut memungkinkan perwira aktif TNI menduduki 14 badan negara termasuk Kejaksaan, Bakamla, BNPP dan lain-lain. The Guardian mencatat kekhawatiran bahwa langkah ini “echoes the authoritarian rule of former President Suharto” melalui sistem dwifungsi. Tentu saja fenomena ini memicu para aktivis pro-demokrasi dan kelompok mahasiswa melakukan protes menolak normalisasi militerisme dalam pemerintahan sipil.
Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bagaimana Prabowo mampu unjuk gigi dan mengangkat performance politik luar negeri Indonesia di kancah global. Berbagai lika-liku diplomasi internasional baik skala bilateral maupun multilateral telah begitu giat dilakukan dan berolah beragam apresiasi bahkan di panggung Sidang Umum PBB belum lama ini yang seolah lenyap dalam satu dekade terakhir. Ini tentu layak diapresiasi, terlebih survei kepuasan publik atas kinerja pemerintah juga menunjukkan tingkat kepuasan yang baik.
Dalam sat tahun ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan visi ambisius untuk percepatan ekonomi dan program sosial besar—tetapi pelaksanaan yang tergesa dan penguatan peran militer menimbulkan risiko serius terhadap kualitas kebijakan publik, hak asasi, dan ruang demokrasi. Guna memastikan keberlanjutan pembangunan dan legitimasi politik, diperlukan perbaikan kapasitas pelaksanaan, penguatan kontrol sipil terhadap militer, dan penegakan HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan. Tak berlebihan bila dikatakan: untuk menjaga legitimasi dan keberlanjutan pembangunan, kepuasan public bukan hanya soal angka, tetapi juga soal tata kelola, transparansi, dan ruang sipil yang hidup dalam aroma inklusivisme dan demokrasi nan humanis.
*) Penulis adalah akademis dan pemikir bebas-lepas bagi kemajuan Pertiwi.
