Kanal24, Malang – Panggung hiburan, parlemen, hingga pemerintahan daerah kini bertemu di ruang akademik Universitas Brawijaya (UB). Penyanyi dan publik figur Vicky Shu, anggota DPR RI dr. Gamal Albinsaid, Wali Kota Batu H. Nurochman S.H., M.H., serta Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminuddin Sp.OG Subsp.KObginsos M.Kes. tercatat sebagai mahasiswa baru Program Orientasi Pendidikan dan Kemahasiswaan Sekolah Pascasarjana UB tahun akademik 2026/2027.
Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat kapasitas dan wawasan melalui pendidikan magister maupun doktoral. Pendidikan lanjutan dipilih sebagai bagian dari upaya mengembangkan kompetensi sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing.
Vicky Shu Pilih Magister Wawasan Pertahanan
Vicky Veranita Yudhasoka, atau lebih dikenal sebagai Vicky Shu, merupakan lulusan sarjana Ilmu Politik dan Hubungan Internasional. Ketertarikannya pada isu pertahanan, intelijen, resolusi konflik, dan bidang terkait membawanya mencari program magister yang sesuai.
Baca juga:
Skripsi Bukan Cuma Soal Skill, Dosen Psikologi UB Tekankan Pentingnya Ketahanan Mental
Pilihan tersebut kemudian mengarah pada Program Magister Wawasan Pertahanan di Sekolah Pascasarjana UB.
“Saya kuliah S1 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dan memang sudah lama tertarik dengan pertahanan, intelijen, resolusi konflik dan bidang terkait. Setelah mencari, saya menemukan program Wawasan Pertahanan di Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya, sehingga saya langsung mendaftar,” ujar model, penyanyi, sekaligus politikus kelahiran 8 Juli 1987 tersebut.
Menurut Vicky, konsep pertahanan tidak hanya berkaitan dengan batas wilayah negara. Pertahanan juga dapat dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga.
“Pertahanan itu tidak hanya tentang batas negara. Bahkan rumah tangga juga membutuhkan pertahanan keluarga. Bagi saya, pertahanan merupakan prinsip fundamental yang berlaku baik bagi negara maupun keluarga,” katanya.
Ia juga mendorong masyarakat yang masih aktif bekerja agar tidak berhenti belajar. Menurutnya, pendidikan lanjutan dapat memperluas pengetahuan sekaligus perspektif.
Untuk penelitian akhirnya, Vicky berencana mengangkat isu siber dan psikologi politik yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya saat ini.
Gamal Albinsaid Kaitkan Pendidikan dengan Kebijakan
Anggota DPR RI dr. Gamal Albinsaid menilai pendidikan tinggi memiliki keterkaitan erat dengan kualitas kebijakan publik. Menurutnya, semakin tinggi kapasitas pendidikan seseorang yang mendapat mandat publik, semakin besar peluang menghasilkan regulasi yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan.
“Secara ilmiah, proses pendidikan tinggi yang ditempuh oleh orang-orang yang memegang tugas atau mandat publik berkorelasi dengan kemampuan yang lebih tajam dalam menghasilkan regulasi yang efektif,” ujar politikus kelahiran Malang, 8 September 1989 tersebut.
Gamal memandang pendidikan sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat, terutama di tengah perubahan dunia yang berlangsung cepat dan penuh ketidakpastian.
Keputusan, dokumen, rancangan aturan, hingga fungsi pengawasan, menurutnya, tidak cukup hanya bertumpu pada opini maupun argumentasi. Seluruhnya perlu didukung proses ilmiah untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti.
“Saya berharap pendidikan doktoral yang saya tempuh dapat mempertajam kemampuan analitis dan berpikir kritis sehingga saya bisa berkontribusi lebih efektif dalam tugas-tugas di parlemen,” kata anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial tersebut.
Wali Kota Batu Dalami Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan
Wali Kota Batu H. Nurochman memilih Program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Sekolah Pascasarjana UB. Sebagai kepala daerah, ia menilai referensi akademik dibutuhkan untuk merumuskan sekaligus menerapkan kebijakan inovatif di pemerintahan.
“Kita membutuhkan referensi bagaimana inovasi kebijakan dapat dibuat kemudian diimplementasikan langsung dalam birokrasi maupun kepada masyarakat,” ujar wali kota yang akrab disapa Cak Nur tersebut.
Ia mengakui transformasi birokrasi bukan perkara mudah karena perubahan pola pikir dalam sistem administrasi membutuhkan waktu. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari upayanya mendorong aparatur Pemerintah Kota Batu terus mengembangkan pengetahuan dan pendidikan.
Program tersebut juga diarahkan bagi staf dan kepala organisasi perangkat daerah di Kota Batu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang magister maupun doktoral. Sementara bagi masyarakat luas, Pemkot Batu memiliki Program 1.000 Sarjana untuk membantu melahirkan generasi yang kompetitif di berbagai bidang.
Wali Kota Probolinggo Ajak Istri dan Pejabat Kuliah
Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminuddin Sp.OG Subsp.KObginsos M.Kes. mengikuti pendidikan di UB bersama istrinya serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.
Aminuddin menargetkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah di Kota Probolinggo nantinya memiliki gelar doktor. Saat ini, proporsinya berada di kisaran 40–50 persen.
“Tujuan belajar itu jelas. Salah satu cara mengubah pola pikir adalah melalui pendidikan. Saya melihat beberapa kepala organisasi di Probolinggo yang sudah bergelar doktor menunjukkan inovasi dan kinerja yang lebih baik dibandingkan yang belum,” ujarnya.
Sembilan orang dari Pemerintah Kota Probolinggo mengikuti program tersebut, termasuk Aminuddin, First Lady Probolinggo dr. Hj. Evariani M.Kes., Sekretaris Daerah Budiono Wirawan S.Sos. M.Si., serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.
Menurut Aminuddin, Pemerintah Kota Probolinggo sebelumnya telah menjajaki kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi. Setelah mendapatkan pemaparan dari UB, para peserta memilih melanjutkan pendidikan di kampus tersebut.
“Di Universitas Brawijaya kita bisa belajar dengan format hybrid, baik offline maupun online, sehingga sesuai dengan jadwal para kepala organisasi,” tambahnya.
Sementara itu, dr. Hj. Evariani M.Kes. menilai peningkatan kapasitas melalui pendidikan penting untuk menghadapi perubahan zaman.
“Di dunia sekarang, kalau kita tidak beradaptasi melalui pendidikan, kita tidak akan bisa berbuat banyak. Di daerah, budaya masih sering terlalu pasif dan ragu untuk berinovasi,” katanya.
Ia berharap pendidikan doktoral dapat mendorong keberanian untuk bereksperimen dan melahirkan lebih banyak inovasi dalam pemerintahan.
512 Mahasiswa Baru Ikuti Tujuh Program
Direktur Sekolah Pascasarjana UB Prof. Dr. Moh. Khusaini S.E. M.Si. M.A. mengatakan sebanyak 512 mahasiswa baru diterima pada tahun akademik 2026/2027. Mereka tersebar di tujuh program magister dan doktor yang menggunakan pendekatan multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner.
“Selain berasal dari berbagai daerah, mahasiswa baru juga memiliki latar belakang yang beragam. Ada anggota TNI, Polri, birokrat, politikus, anggota legislatif pusat maupun daerah, hingga kepala daerah,” jelas Prof. Khusaini.
Menurutnya, keberagaman latar belakang tersebut menjadi kekuatan dalam proses pembelajaran. Pertukaran pengalaman dan perspektif dari berbagai profesi dapat memperkaya diskusi akademik.
Salah satu program yang banyak diminati peserta dari kalangan TNI dan Polri adalah Ilmu Ketahanan Nasional. Sekolah Pascasarjana UB juga menyelenggarakan kelas kolaboratif bersama Badan Intelijen Negara.
Sementara mahasiswa Program Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan berasal dari beragam latar belakang, termasuk pemerintahan dan politik.
“Kami memiliki kelas kolaboratif yang bekerja sama dengan berbagai institusi di Indonesia untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lembaga pemerintahan,” pungkasnya. (nid)
