Kanal24, Malang – Survei Litbang Kompas mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen. Sementara itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan mereka tercatat lebih tinggi, yakni 89,4 persen.
Menanggapi hal ini, Dr. Verdy Firmantoro, Analis Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, menyebutkan bahwa hasil survei ini menjadi catatan positif untuk pemerintahan yang masih dalam fase awal.
“Ini menunjukkan sentimen publik yang baik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Namun, di balik apresiasi ini, ada beberapa catatan kritis yang harus diperhatikan, khususnya dalam aspek komunikasi publik,” ujar Verdy (21/1/2025).
Tantangan Komunikasi Publik
Menurut Verdy, komunikasi publik pemerintah selama 100 hari pertama ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa menteri disebut melakukan kesalahan komunikasi yang berdampak pada kebingungan di masyarakat. Salah satu kasus yang disoroti adalah kebijakan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) yang dinilai memicu polemik.
“Masalahnya bukan hanya pada kualitas kebijakan, tapi juga bagaimana kebijakan tersebut disosialisasikan dengan baik, baik di internal maupun eksternal. Ketika komunikasi di dalam terganggu, dampaknya akan terasa di luar, dan ini yang perlu diperbaiki,” jelas Verdy.
Kebijakan Strategis dan Tantangan Koalisi
Di sisi lain, Verdy menilai sejumlah kebijakan strategis seperti program makan bergizi gratis sudah menunjukkan potensi populis. Namun, implementasinya di awal masih menghadapi sejumlah hambatan karena format yang belum matang dan komunikasi yang kurang optimal.
Ia juga menyoroti tantangan koalisi besar dalam pemerintahan ini. “Koalisi besar memang rawan. Presiden Prabowo sendiri menyatakan bahwa pemerintahan ini bekerja bukan untuk sekadar mendapatkan penilaian, tetapi masyarakat kita sangat kritis. Hal ini membutuhkan pemerintahan yang benar-benar fokus pada implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.
Refleksi 100 Hari Pemerintahan
Verdy berharap pemerintahan Presiden Prabowo dapat menjadikan 100 hari pertama ini sebagai refleksi untuk memperbaiki orkestra kebijakan dan komunikasi publik ke depannya. Evaluasi terhadap kinerja kabinet juga dinilai penting, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Dialog publik harus terus dilakukan, seperti yang sudah dicontohkan Presiden Prabowo dalam isu kenaikan pajak. Kebijakan yang strategis harus diimbangi dengan komunikasi yang efektif agar kepercayaan publik tetap terjaga selama lima tahun masa pemerintahan,” tutupnya.
Dengan tingkat kepuasan yang tinggi, pemerintahan ini diharapkan mampu menjaga momentum positif dan memenuhi ekspektasi masyarakat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.(din)
