Kanal24, Malang – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Malang (Polinema) menggelar diskusi publik dengan tema “Peran Mahasiswa: Pilar Demokrasi dalam Mengawal Pasca Pilkada dan 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih” pada Selasa (21/01/2025). Bertempat di Auditorium Teknik Sipil Polinema, acara ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang untuk membahas peran strategis mahasiswa dalam dinamika sosial-politik Indonesia.
Baca juga:
Dinamika Hukum, Politik Nasional dan Global Memasuki Tahun 2025
Threshold 20% Gugur: Demokrasi Lebih Inklusif atau Risiko Fragmentasi Politik?
Presiden BEM Polinema, Christian Fernando Saragih, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan perannya sebagai agen perubahan. “Mahasiswa sering disebut sebagai pilar demokrasi, tetapi banyak yang kurang terlibat dalam organisasi atau isu pergerakan sosial dan politik. Diskusi ini menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran dan mendorong mereka menjadi lebih aktif,” ungkap Christian.
Latar belakang diskusi ini, menurut Christian, didasari oleh minimnya keterlibatan mahasiswa dalam isu-isu politik dan pergerakan. “Mahasiswa harus mampu menjalankan peran sebagai penyeimbang dan mitra kritis pemerintahan, khususnya dalam mengawal kebijakan pasca Pilkada dan masa awal kerja kabinet,” tambahnya.
Acara ini menghadirkan sejumlah pembicara, termasuk perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum, Malang Corruption Watch (MCW), dan organisasi mahasiswa eksternal. Diskusi mengupas berbagai isu, mulai dari evaluasi masa awal pemerintahan Kabinet Merah Putih hingga peran mahasiswa sebagai pengawas demokrasi. Para pembicara sepakat bahwa mahasiswa perlu berperan aktif dalam memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah secara konstruktif.
Baca juga:
Dinamika Hukum, Politik Nasional dan Global Memasuki Tahun 2025
Threshold 20% Gugur: Demokrasi Lebih Inklusif atau Risiko Fragmentasi Politik?
Christian menegaskan bahwa keberlanjutan dari diskusi ini sangat penting. Ia berharap acara ini dapat membangun ekosistem intelektual yang lebih baik di lingkungan kampus dan Malang Raya. “Sebagai salah satu kota dengan aktivitas intelektual yang tinggi, Malang memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan mahasiswa yang melek isu politik, aktif dalam pergerakan, dan berperan sebagai agen perubahan,” tegasnya.
Diskusi ini juga menjadi wadah untuk mengembangkan ide-ide mahasiswa terkait upaya pengawasan demokrasi yang lebih efektif. Christian berharap bahwa langkah ini dapat memotivasi mahasiswa untuk mengambil peran strategis, baik sebagai individu maupun melalui organisasi, dalam mendukung demokrasi yang sehat dan berintegritas. (nid/abe)
