Kanal24, Jakarta – Pemerintah dan DPR telah menyepakati proyeksi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk semester II tahun 2025. Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (4/7/2025), Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN tahun ini akan menghadapi tantangan besar, baik dari sisi global maupun domestik.
“Pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang akibat perubahan lingkungan yang dinamis serta prioritas-prioritas baru Presiden Prabowo Subianto. Namun, APBN akan tetap dijaga secara hati-hati dan berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani.
Berdasarkan prognosis yang telah disepakati, total pendapatan negara pada semester II 2025 diperkirakan mencapai Rp1.663,7 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.409 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp254,4 triliun, dan hibah sebesar Rp400 miliar.
Sementara itu, belanja negara ditargetkan sebesar Rp2.121,5 triliun, dengan komposisi belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp1.659,9 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp461,6 triliun.
Kondisi tersebut menghasilkan defisit anggaran semester II sebesar Rp457,8 triliun, setara dengan 1,94 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun keseimbangan primer diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp162,7 triliun, dengan kebutuhan pembiayaan anggaran mencapai Rp378,4 triliun.
Untuk menekan pembiayaan melalui utang, Banggar DPR menyetujui penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sekaligus mendukung pembiayaan defisit dan belanja prioritas pemerintah.
Outlook APBN 2025 Akhir Tahun: Fokus pada Stabilitas dan Akselerasi Program
Secara keseluruhan, outlook APBN 2025 hingga akhir tahun juga telah disepakati. Defisit anggaran dipatok sebesar Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB. Total pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.865,5 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.387,3 triliun, PNBP Rp477,2 triliun, dan hibah Rp1 triliun.
Di sisi belanja, alokasi mencapai Rp3.527,5 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.663,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp864,1 triliun. Outlook keseimbangan primer diperkirakan defisit Rp109,9 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran ditargetkan tetap di angka Rp662 triliun.
Dengan skenario fiskal ini, pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan kebijakan anggaran, sekaligus memastikan transisi prioritas pembangunan nasional berjalan sesuai arah pemerintahan baru. Tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas turut menjadi pertimbangan dalam penetapan proyeksi fiskal.
Pemerintah juga menekankan pentingnya reformasi struktural, efisiensi belanja, dan optimalisasi penerimaan negara agar APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga daya beli, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat ketahanan fiskal nasional.
