Kanal24, Jakarta — Di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus memainkan peran strategis sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2025 difokuskan untuk memperkuat konsumsi masyarakat, mendukung sektor prioritas, dan mendorong investasi produktif.
Hingga akhir triwulan III 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari target outlook semesteran. Belanja ini diarahkan pada program pembangunan nasional, dengan fokus sebesar Rp480,4 triliun untuk program prioritas, termasuk dukungan terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Sementara itu, pendapatan negara tercatat Rp1.863,3 triliun atau 65 persen dari outlook, terpengaruh moderasi harga komoditas global. Meski demikian, defisit APBN tetap terkendali di level 1,56 persen terhadap PDB, dengan keseimbangan primer positif sebesar Rp18 triliun, menandakan pengelolaan fiskal yang pruden dan produktif.
“APBN berperan sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat dan menahan dampak guncangan global, tanpa mengorbankan kesinambungan fiskal,” ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025 di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Untuk menjaga momentum pemulihan dan mempercepat pertumbuhan, Pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp34,2 triliun. Program ini mencakup tiga klaster utama: akselerasi program 2025, dukungan berkelanjutan di 2026, serta penyerapan tenaga kerja di sektor riil.
Delapan program akselerasi 2025 mencakup magang bagi lulusan perguruan tinggi, perluasan insentif PPh 21 DTP untuk pariwisata, bantuan pangan, subsidi iuran BPJS bagi pekerja informal seperti ojek daring dan kurir, program padat karya tunai, hingga percepatan proyek perkotaan. Selain itu, empat program akan berlanjut pada 2026, termasuk perpanjangan insentif pajak UMKM hingga 2029 dan penyesuaian PPh bagi sektor padat karya.
Di sisi lain, lima program diarahkan untuk penyerapan tenaga kerja langsung melalui Koperasi Merah Putih, replanting perkebunan rakyat, kampung nelayan dan revitalisasi tambak pantura, serta modernisasi kapal nelayan.
Tak hanya itu, Pemerintah juga memperpanjang insentif PPN DTP atas penjualan rumah hingga 2027 dan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Sejahtera bagi 35,05 juta keluarga penerima manfaat dengan nilai Rp900 ribu per KPM.
“Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga daya beli, memperkuat lapangan kerja, dan mendorong investasi yang berkualitas,” tegas Menkeu.
Dengan strategi fiskal ekspansif namun terukur, APBN diyakini mampu memperkuat pondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,2 persen sepanjang 2025, dan berpotensi menembus 5,5 persen pada triwulan IV berkat dorongan stimulus dan koordinasi kebijakan yang solid.
