Kanal24, Malang — Pemerintah mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp695,1 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target awal defisit yang dipatok sebesar 2,53 persen dari PDB, sekaligus melampaui proyeksi pemerintah pada pertengahan tahun anggaran.
Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pelebaran defisit ini terjadi seiring dengan tingginya realisasi belanja negara yang digunakan untuk menopang stabilitas ekonomi nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Di sisi lain, pendapatan negara belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam APBN.
Baca juga:
BPS: Inflasi Meroket di Wilayah Bencana Sumatra
Secara rinci, realisasi belanja negara sepanjang 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun atau sekitar 95,3 persen dari target APBN. Belanja tersebut meliputi belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta berbagai program subsidi dan perlindungan sosial yang tetap dijalankan di tengah dinamika ekonomi global.
Sementara itu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target. Penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama pendapatan, meski pertumbuhannya tidak setinggi yang diharapkan akibat tekanan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, serta penyesuaian kebijakan fiskal.
Sepanjang tahun anggaran 2025, tren defisit memang menunjukkan peningkatan bertahap. Pada awal tahun, defisit masih relatif kecil, namun terus melebar seiring dengan meningkatnya realisasi belanja negara dan belum optimalnya penerimaan. Kondisi ini mencerminkan strategi fiskal pemerintah yang lebih ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa posisi defisit APBN 2025 masih berada dalam batas aman, yakni di bawah ambang 3 persen dari PDB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga memastikan pengelolaan pembiayaan defisit dilakukan secara hati-hati dan terukur, terutama melalui penerbitan surat berharga negara dengan mempertimbangkan risiko fiskal jangka menengah dan panjang.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kinerja penerimaan negara, termasuk melalui optimalisasi pajak dan penerimaan negara bukan pajak, sekaligus menjaga kualitas belanja agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada perekonomian. Dengan langkah tersebut, diharapkan kesinambungan fiskal tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlanjut. (nid)
