Kanal24, Malang – Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi laju inflasi nasional pada periode Maret hingga April 2026 akan kembali melandai setelah inflasi tahunan pada Januari 2026 tercatat mencapai 3,55 persen. Kenaikan inflasi di awal tahun tersebut dinilai lebih dipengaruhi oleh faktor teknis statistik dibandingkan tekanan harga yang bersifat struktural.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa inflasi tahunan yang relatif tinggi pada Januari 2026 tidak mencerminkan lonjakan harga yang ekstrem di tingkat konsumen. Menurutnya, fenomena tersebut lebih disebabkan oleh efek perbandingan atau low base effect akibat kebijakan diskon tarif listrik pada awal tahun sebelumnya, sehingga membuat inflasi tahunan tahun ini tampak lebih tinggi.
Baca juga:
Penerimaan Bea Cukai 2025 Tembus Rp300 Triliun
Secara bulanan, BPS justru mencatat terjadinya deflasi sebesar 0,15 persen pada Januari 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, menandakan tekanan inflasi jangka pendek masih terkendali.
BPS memandang, seiring berakhirnya efek basis rendah tersebut, inflasi pada Maret hingga April 2026 diperkirakan akan bergerak lebih stabil dan kembali mendekati pola normal. Selama tidak terdapat kebijakan penyesuaian harga yang signifikan maupun gangguan pasokan besar, laju inflasi diprediksi tetap berada dalam rentang yang wajar.
Meski demikian, BPS mengingatkan adanya sejumlah faktor yang tetap perlu diwaspadai, khususnya pada kelompok bahan pangan. Beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, dan bahan pangan segar lainnya berpotensi memberikan tekanan harga apabila terjadi gangguan distribusi atau peningkatan permintaan musiman.
Di sisi lain, aktivitas konsumsi masyarakat masih menunjukkan tren yang cukup kuat sejak akhir 2025. Kinerja penjualan ritel yang relatif terjaga menjadi salah satu penopang stabilitas ekonomi domestik, meskipun terdapat fluktuasi harga pada beberapa komoditas tertentu.
Dari perspektif wilayah, BPS juga mencatat adanya variasi inflasi antar daerah. Wilayah perkotaan besar, terutama pusat ekonomi nasional, cenderung mencatat inflasi tahunan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini dipengaruhi oleh struktur konsumsi masyarakat perkotaan, khususnya pada sektor perumahan, utilitas, dan jasa.
Secara keseluruhan, BPS menilai kondisi inflasi Indonesia masih berada dalam jalur yang terkendali. Pemerintah bersama otoritas terkait diharapkan terus menjaga stabilitas pasokan, khususnya bahan pangan, serta memperkuat koordinasi pengendalian harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang pertengahan tahun 2026. (nid)
