Kanal24, Malang – Kebutuhan mobilitas akademik internasional terus meningkat, tetapi proses administrasi kerap menjadi hambatan awal. Akses layanan yang terbatas dan antrean panjang membuat pengurusan paspor masih memakan waktu, bahkan bagi kalangan akademisi.
Menjawab tantangan tersebut, Universitas Brawijaya (UB) menghadirkan layanan Eazy Passport bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Malang. Program ini digelar melalui UPT Global Partnership and Reputation (GPR) pada Rabu (29/04/2026) di Gedung GPR lantai 3.
Layanan ini memungkinkan dosen dan tenaga kependidikan mengurus pembuatan maupun perpanjangan paspor langsung di lingkungan kampus, tanpa harus datang ke kantor imigrasi.
Wakil Rektor I UB, Prof. Imam Santoso, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk kolaborasi untuk memberikan kemudahan akses administrasi bagi sivitas akademika.
“Program ini dirancang untuk memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan agar dapat mengurus paspor secara lebih praktis. Mereka tidak perlu antre di kantor imigrasi, karena seluruh proses dilayani di lingkungan kampus,” ujarnya.
Menurutnya, kemudahan ini menjadi penting karena paspor merupakan dokumen dasar dalam mendukung aktivitas akademik internasional, termasuk kolaborasi riset dan mobilitas dosen.
“Kami berharap layanan ini tidak hanya membantu secara administratif, tetapi juga berdampak pada penguatan reputasi akademik UB melalui peningkatan partisipasi dosen dalam kegiatan internasional,” tambahnya.
Program Eazy Passport sendiri merupakan layanan jemput bola dari Direktorat Jenderal Imigrasi, di mana petugas hadir langsung di lokasi pemohon untuk melayani pengurusan paspor secara kolektif dengan kuota tertentu.
Staf UPT GPR, Lukman Hidayat, menjelaskan bahwa pelaksanaan di UB merupakan yang pertama kali dilakukan. Prosesnya telah dimulai sejak Februari 2026 melalui pengumpulan data peserta hingga kuota terpenuhi pada Maret.
“Total pendaftar awal sekitar 60 orang, namun yang mengikuti hingga tahap akhir sekitar 45 peserta. Setelah kuota terpenuhi, proses dilanjutkan dengan pemberkasan dan pengambilan foto yang dilakukan di kampus,” jelasnya.
Ia menambahkan, layanan kolektif ini membutuhkan perencanaan karena bergantung pada kuota, sehingga tidak bisa dilakukan secara instan seperti pengurusan individu. Meski demikian, jadwal disusun agar tetap menyesuaikan aktivitas kerja peserta.
Ke depan, UB membuka peluang untuk pelaksanaan batch lanjutan apabila program ini mendapat respons positif dari sivitas akademika.
Salah satu peserta, Sakunda Anggarini, S.TP., M.Sc., Ph.D., dosen Fakultas Teknologi Pertanian UB, mengaku terbantu dengan adanya layanan ini, terutama setelah mengalami kesulitan mendapatkan jadwal melalui aplikasi M-Paspor.
“Saya sudah mencoba hampir dua bulan untuk mendapatkan jadwal, baik di Malang maupun di luar kota, tapi tidak berhasil. Dengan adanya layanan ini, prosesnya jadi lebih pasti dan terjadwal,” ungkapnya.
Ia menilai layanan di kampus memberikan efisiensi waktu karena tidak mengganggu aktivitas kerja.
“Saya bisa mengurus paspor di sela-sela pekerjaan tanpa harus keluar kantor. Waktunya jelas, kuotanya terbatas, jadi lebih tertata dan tidak perlu antre panjang,” tambahnya.
Program ini menunjukkan bahwa layanan administrasi yang adaptif dapat menjadi bagian dari strategi kampus dalam mendukung internasionalisasi, sekaligus mempercepat kesiapan sumber daya manusia menghadapi kebutuhan global.
