Kanal24, Malang – Ketegangan geopolitik dunia, perang dagang, konflik kawasan, hingga perubahan peta ekonomi global kini tidak lagi menjadi isu yang jauh dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dampaknya dapat dirasakan hingga ke tingkat daerah, mulai dari fluktuasi harga kebutuhan pokok, investasi, hingga ketahanan ekonomi lokal. Kondisi tersebut menuntut perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih aktif dalam menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan.
Pesan itu disampaikan Abdullah, S.Sos., M.Hub.Int., dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, saat menjadi pembicara utama dalam Pekan Riset UNIRA 2026 yang digelar Sabtu (13/6/2026) di Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang.
Dalam paparannya bertajuk “Integrative Wisdom: Global Insight for Local Action – Navigating Geopolitical Ripple Effects to Build Regional Resilience”, Abdullah mengajak perguruan tinggi untuk tidak hanya memahami dinamika global, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi langkah konkret yang bermanfaat bagi masyarakat lokal.
Baca juga:
Pekan Riset UNIRA 2026 Perkuat Kolaborasi Akademik dan Inovasi Sosial untuk Solusi Nyata Masyarakat
Geopolitik Global Berdampak hingga Tingkat Daerah
Menurut Abdullah, berbagai peristiwa internasional saat ini memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Krisis geopolitik dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, perdagangan, investasi, hingga ketahanan sosial masyarakat.
Karena itu, kampus perlu hadir sebagai pusat kajian yang mampu membaca perubahan global secara komprehensif. Hasil analisis akademik tidak boleh berhenti sebagai diskusi di ruang kelas atau jurnal ilmiah, melainkan harus diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan solusi yang dapat diterapkan.
“Perguruan tinggi memiliki posisi strategis untuk menghubungkan pengetahuan global dengan kebutuhan lokal,” ungkapnya dalam forum tersebut.
Abdullah menilai kemampuan membaca tren global menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki akademisi di era saat ini. Dengan memahami dinamika internasional, kampus dapat membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih tepat.
Tantangan Riset Indonesia Masih Besar
Selain membahas isu geopolitik, Abdullah juga menyoroti kondisi riset nasional yang masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya belanja penelitian dan pengembangan (R&D) yang masih berada di kisaran 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan inovasi. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri dinilai menunjukkan perkembangan positif dan menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing bangsa.
Meski demikian, ia menilai masih terdapat kesenjangan antara hasil penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi dengan implementasinya di dunia industri maupun masyarakat.
“Banyak riset yang berkualitas, tetapi belum sepenuhnya tersambung dengan kebutuhan nyata di lapangan,” jelasnya.
Menurut Abdullah, tantangan tersebut harus dijawab melalui penguatan kolaborasi lintas sektor sehingga hasil penelitian dapat memberikan dampak yang lebih luas.
Kampus Harus Menjadi Motor Solusi Lokal
Dalam kesempatan itu, Abdullah juga membagikan pengalamannya mengikuti berbagai forum internasional yang membahas isu Timur Tengah, politik global, serta hubungan antarnegara. Pengalaman tersebut memberinya perspektif bahwa tantangan global akan terus berkembang dan membutuhkan respons yang adaptif.
Karena itu, ia mendorong perguruan tinggi Indonesia untuk lebih aktif membangun jejaring internasional sekaligus memperkuat relevansi riset terhadap kebutuhan lokal.
Bagi Abdullah, kampus masa depan bukan hanya pusat produksi ilmu pengetahuan, melainkan juga motor penggerak perubahan sosial yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, berbagai gejolak global yang muncul justru dapat menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan daerah, meningkatkan inovasi, dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan.
“Ketika kampus mampu menerjemahkan isu global menjadi solusi lokal, maka riset tidak lagi sekadar menjadi kewajiban akademik, tetapi benar-benar menjadi instrumen perubahan,” pungkasnya. (nid)
