Kanal24, Malang – Posisi Jawa Timur yang belum masuk dalam 10 besar tingkat literasi nasional menjadi sorotan di tengah upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menunjukkan capaian literasi daerah masih belum merata, termasuk di provinsi dengan jumlah penduduk besar seperti Jawa Timur.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses dan budaya literasi belum berkembang secara seimbang di seluruh wilayah. Padahal, literasi menjadi fondasi penting dalam mendorong kualitas pendidikan, kemampuan berpikir kritis, hingga daya saing masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut capaian tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif, termasuk dari sisi metode pengukuran yang digunakan. Menurutnya, indikator yang digunakan dalam pengukuran literasi perlu dipastikan benar-benar merepresentasikan kondisi di lapangan.
“Kita perlu melihat kembali metodologinya. Apakah indikator yang digunakan sudah menggambarkan kondisi riil di lapangan atau belum,” ujarnya usai menghadiri Dies Natalis ke-22 FISIP Universitas Brawijaya, Sabtu (2/5/2026).
Baca juga : Asta Bakti Jadi Arah Kolaborasi, FISIP UB dan Pemprov Jatim Siapkan Model Pengembangan Kawasan
Meski demikian, Emil menegaskan bahwa persoalan literasi tetap menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani secara serius. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata dia, tengah menyiapkan langkah intervensi yang lebih terarah, terutama pada wilayah dengan capaian literasi rendah.
Ia menilai ukuran literasi tidak dapat dilihat dari angka statistik semata. Perbedaan karakter wilayah, mulai dari perkotaan hingga daerah dengan keterbatasan akses pendidikan dan fasilitas, turut memengaruhi hasil pengukuran.
“Kita tidak bisa melihat angka itu secara sederhana. Harus dilihat juga bagaimana distribusi akses dan kondisi wilayah,” jelasnya.
Pendekatan berbasis wilayah menjadi salah satu strategi yang disiapkan. Intervensi akan difokuskan pada penguatan fasilitas literasi, program edukasi, serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber belajar.
Emil juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong peningkatan literasi. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan institusi pendidikan, komunitas, dan masyarakat.
“Intervensi harus spesifik. Kita lihat wilayah mana yang perlu diperkuat, kemudian kita dorong program yang sesuai dengan kebutuhan di sana,” ujarnya.
Baca juga : Asta Bakti Jadi Arah Kolaborasi, FISIP UB dan Pemprov Jatim Siapkan Model Pengembangan Kawasan
Dalam konteks pembangunan daerah, literasi berperan sebagai indikator penting kualitas sumber daya manusia. Rendahnya literasi berpotensi berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memahami informasi, mengambil keputusan, hingga beradaptasi dengan perubahan.
Karena itu, penguatan literasi tidak cukup berhenti pada target angka. Upaya yang dilakukan perlu memastikan adanya perubahan nyata di tingkat masyarakat, terutama dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan akses terhadap pengetahuan.
Langkah intervensi yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi penting untuk menjawab kesenjangan tersebut. Tantangannya terletak pada konsistensi implementasi di lapangan, agar peningkatan literasi benar-benar berdampak pada kualitas hidup masyarakat.
