Oleh: Dr. Kuswantoro Rusca Putra, S.Kp., M.Kep.*
Kanal24, Malang – Di kota-kota besar, rumah sakit terus tumbuh dengan fasilitas yang semakin modern. Kebutuhan tenaga kesehatan meningkat, lowongan perawat terus dibuka, dan persaingan layanan kesehatan semakin kompetitif. Namun pada saat yang sama, masih ada banyak daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan tenaga perawat tetap. Beberapa puskesmas di wilayah 3T bahkan masih menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan dasar.
Fenomena ini memperlihatkan satu ironi besar dalam sistem kesehatan Indonesia. Di satu sisi, Indonesia setiap tahun meluluskan puluhan ribu tenaga perawat dari ratusan institusi pendidikan kesehatan. Namun di sisi lain, persoalan kekurangan tenaga kesehatan tetap menjadi keluhan di berbagai daerah.
Masalahnya ternyata bukan semata soal jumlah lulusan. Persoalan utamanya justru terletak pada distribusi yang belum merata.
Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas produksi tenaga perawat yang besar. Institusi pendidikan vokasi maupun profesi ners tersebar di berbagai wilayah dan secara konsisten menghasilkan lulusan setiap tahun. Tetapi angka produksi itu tidak otomatis menjawab kebutuhan layanan kesehatan nasional karena penyebarannya masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Akibatnya, ada daerah yang relatif sudah terpenuhi kebutuhan perawatnya, bahkan melebihi rasio ideal, sementara daerah lain masih mengalami kekurangan serius.
Urbanisasi Profesi Perawat
Salah satu penyebab ketimpangan itu adalah pola urbanisasi profesi perawat. Sebagian besar tenaga kesehatan muda cenderung memilih bekerja di kota besar dibanding daerah terpencil.
Alasannya cukup realistis. Rumah sakit sebagai penyerap tenaga kerja terbesar memang lebih banyak berkembang di wilayah perkotaan. Selain menawarkan fasilitas yang lebih baik, kota juga dianggap memberikan jenjang karier, pendapatan, dan kualitas hidup yang lebih menjanjikan.
Sementara itu, bekerja di wilayah 3T masih dipandang penuh tantangan. Mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan, akses yang sulit, hingga persoalan kesejahteraan yang dianggap belum memadai.
Dalam situasi seperti ini, daerah tertinggal akhirnya kalah bersaing dalam menarik tenaga kesehatan muda. Akibatnya, ketimpangan distribusi terus berulang dari tahun ke tahun.
Pemerintah sebenarnya sudah mencoba menghadirkan solusi melalui berbagai program penempatan tenaga kesehatan di daerah khusus. Jawa Timur bahkan pernah mendorong gagasan “satu desa satu perawat” sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan hingga tingkat desa.
Namun kebijakan penempatan tidak selalu cukup jika tidak dibarengi dengan jaminan kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak bagi tenaga kesehatan di daerah.
Menambah Lulusan Bukan Satu-Satunya Jawaban
Selama ini, isu kekurangan tenaga kesehatan sering dijawab dengan peningkatan jumlah lulusan. Padahal pendekatan tersebut belum tentu menyentuh akar persoalan.
Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan kuantitas, tetapi juga ketimpangan distribusi dan kesiapan sistem layanan kesehatan.
Karena itu, persoalan SDM kesehatan seharusnya tidak berhenti pada seberapa banyak kampus mencetak lulusan baru. Yang lebih penting adalah bagaimana negara mampu memastikan tenaga kesehatan tersebar secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat.
Standarisasi kualitas sebenarnya mulai diperkuat melalui uji kompetensi nasional bagi lulusan perawat. Sistem ini menjadi upaya untuk memperkecil ketimpangan kualitas antarperguruan tinggi dan memastikan setiap lulusan memiliki standar kompetensi yang sama.
Namun dunia kerja kesehatan tidak hanya berbicara soal sertifikat kompetensi. Adaptasi lapangan juga menjadi tantangan besar, terutama ketika tenaga kesehatan harus bekerja di lingkungan dengan fasilitas terbatas dan karakter masyarakat yang berbeda.
Artinya, pemerataan layanan kesehatan membutuhkan pembangunan ekosistem yang lebih luas: fasilitas memadai, insentif yang jelas, peluang karier, hingga dukungan sosial bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah.
Bonus Demografi dan Peluang Global Perawat Indonesia
Di tengah persoalan distribusi, Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar dalam sektor keperawatan global. Banyak negara maju saat ini menghadapi kekurangan tenaga perawat akibat meningkatnya populasi lansia dan menurunnya jumlah tenaga kerja produktif.
Situasi ini membuka peluang besar bagi tenaga perawat Indonesia untuk berkarier di luar negeri.
Selain menawarkan pendapatan yang jauh lebih tinggi, pengalaman internasional juga dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas SDM kesehatan nasional. Teknologi layanan kesehatan yang lebih maju dan sistem kerja yang lebih modern berpotensi menjadi transfer pengetahuan ketika tenaga kesehatan kembali ke Indonesia.
Sayangnya, peluang ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Selain persoalan administratif dan bahasa, faktor budaya juga masih menjadi hambatan. Banyak tenaga kesehatan muda, terutama perempuan, menghadapi kekhawatiran keluarga ketika harus bekerja jauh dari rumah atau ke luar negeri.
Padahal jika dikelola dengan baik, mobilitas global tenaga kesehatan justru bisa menjadi investasi sumber daya manusia bagi Indonesia.
Pemerataan Adalah Kunci
Persoalan tenaga kesehatan Indonesia pada akhirnya bukan sekadar tentang kekurangan perawat. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana negara membangun pemerataan.
Selama fasilitas kesehatan terus bertumpu di kota besar, selama insentif daerah tertinggal belum cukup kompetitif, dan selama distribusi tenaga kesehatan belum menjadi prioritas utama, ketimpangan akan terus terjadi.
Indonesia mungkin memang tidak kekurangan perawat. Tetapi Indonesia masih kekurangan sistem yang mampu memastikan setiap warga, di kota maupun pelosok, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang layak.
*) Dr. Kuswantoro Rusca Putra, S.Kp., M.Kep.
Penulis adalah Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya
