Kanal24, Malang – Anggapan bahwa korban kekerasan yang diam berarti setuju masih kerap terjadi dan berujung pada pembenaran kekerasan. Dalam pelatihan FIKES Universitas Brawijaya, narasumber menegaskan bahwa diam justru bisa menjadi tanda korban mengalami syok berat, bukan bentuk persetujuan.
Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai kekerasan, mulai dari definisi hingga bentuk-bentuknya. Ns. Muhammad Sunarto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.J menjelaskan bahwa peserta perlu memahami konsep ini secara utuh sebelum berbicara lebih jauh tentang penanganan.
“Kalau materi yang tadi disampaikan itu kan hanya terkait dengan konsep dasar bagaimana teman-teman peserta itu memahami apa sih itu kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan, dan kami merontokkan mitos-mitos terkait dengan kekerasan,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa salah satu kesalahan terbesar di masyarakat adalah menafsirkan respons korban secara keliru. Banyak yang menganggap korban yang tidak melawan berarti menyetujui tindakan tersebut.
“Diam itu bukan berarti yes loh ya. Jangan salah,” tegasnya. Sunarto menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, korban bisa mengalami tonic immobility, yaitu kondisi ketika seseorang membeku karena syok dan tidak mampu bereaksi.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa setiap individu memiliki respons yang berbeda terhadap tekanan dan trauma. “Setiap orang berbeda-beda dalam menghadapi masalah. Ada yang mungkin langsung berontak, tapi di sisi lain juga ada yang terpaku, diam, syok seperti itu,” jelasnya. Pemahaman ini dinilai penting untuk menghindari praktik menyalahkan korban yang masih sering terjadi.
Materi pelatihan juga mengulas bahwa kekerasan memiliki spektrum luas, tidak hanya terbatas pada fisik atau seksual. Sunarto menyebutkan bahwa kekerasan mencakup psikis, perundungan, diskriminasi, hingga kebijakan yang merugikan individu. Ia menegaskan bahwa tidak ada institusi pendidikan yang sepenuhnya bebas dari potensi kekerasan.
“Kalau dikatakan tidak ada kekerasan, saya rasa tidak ada institusi pendidikan yang terbebas dari situ,” katanya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya membuka akses pelaporan seluas mungkin agar korban berani bersuara. “Ketika seseorang ingin berbicara tapi tidak tahu ke mana, ya tidak akan pernah terungkap. Tapi kalau ada saluran, orang akan datang melapor,” ujarnya. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari edukasi sekaligus upaya membangun lingkungan yang lebih aman.
Di akhir, Sunarto menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama dibanding penanganan. “Intinya jangan ada yang terjadi, jangan ada yang menjadi pelaku, jangan ada yang menjadi korban,” tutupnya. (qrn)
