Kanal24, Malang – Ancaman perubahan iklim tidak lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi tantangan serius bagi perekonomian nasional. Pemerintah memperkirakan kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim di Indonesia dapat melonjak drastis hingga mencapai Rp 2.005 triliun pada 2029 apabila langkah mitigasi dan adaptasi tidak diperkuat secara masif.
Lonjakan kerugian tersebut menunjukkan eskalasi yang sangat signifikan dibandingkan proyeksi pada 2025 yang berada di kisaran Rp 469 triliun. Peningkatan hampir empat kali lipat itu mencerminkan semakin besarnya tekanan terhadap sektor ekonomi, infrastruktur, pangan, hingga kesehatan masyarakat akibat perubahan pola cuaca ekstrem dan bencana lingkungan.
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi, menyebut tantangan pembangunan Indonesia ke depan akan semakin kompleks karena dunia tengah menghadapi triple planetary crisis atau tiga krisis planet utama.
Baca juga:
Revisi UU Keuangan Negara Dibahas DPR, Ini Dampaknya terhadap APBN dan Defisit Fiskal
Krisis tersebut meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya pencemaran lingkungan. Kondisi ini dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional jika tidak diantisipasi melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan dan transformasi hijau di berbagai sektor.
Pemerintah pun mulai memperkuat agenda pembangunan rendah karbon melalui sejumlah strategi nasional, mulai dari penguatan target pengurangan emisi, peningkatan ketahanan iklim, hingga percepatan transisi energi bersih.
Pemerintah Dorong Investasi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon
Untuk menekan potensi kerugian ekonomi tersebut, pemerintah bersama berbagai mitra internasional mendorong penguatan investasi hijau dan pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalankan program Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026-2030 yang difokuskan pada pengembangan ekonomi hijau dan percepatan adaptasi iklim.
Program tersebut ditargetkan mampu memobilisasi investasi hijau hingga 2 miliar dolar AS pada 2030. Dana tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai proyek strategis seperti energi terbarukan, rehabilitasi lingkungan, penguatan ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan seperti Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia 2031-2035 serta National Adaptation Plan (NAP) 2026-2030 sebagai bagian dari komitmen menghadapi krisis iklim global.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat perubahan iklim dapat memicu meningkatnya frekuensi banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, hingga penurunan produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Sektor Pertanian dan Peternakan Jadi Sorotan
Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, sektor pertanian dan peternakan juga menjadi perhatian serius pemerintah dan lembaga riset nasional.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menilai sektor peternakan selama ini kerap dianggap sebagai salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca, khususnya gas metana yang berasal dari limbah ternak.
Karena itu, BRIN mulai mendorong pengembangan inovasi dan teknologi peternakan berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.
Pemerintah juga menggandeng Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) guna memperkuat transformasi industri peternakan nasional yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pangan nasional sekaligus memperkuat kemampuan adaptasi sektor pertanian dan peternakan terhadap dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
Dengan ancaman kerugian ekonomi yang terus meningkat, pemerintah menilai percepatan transisi menuju pembangunan hijau bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di masa depan.
