Kanal24 – Anggaran negara yang kian tipis, ketergantungan pada utang luar negeri, hingga ambisi proyek populis yang membebani fiskal memicu kekhawatiran akan terulangnya sejarah kelam 1998. Para ahli menyebut, Mei dan Juni akan menjadi bulan penentuan bagi stabilitas nasional.
Diskusi hangat terjadi di meja tim Dirty Vote. Empat sosok yang sebelumnya menghebohkan publik lewat dokumenter eksplanatori pemilu—Bhima Yudhistira (Ekonom CELIOS), Feri Amsari, Bivitri Susanti (Ahli Hukum Tata Negara), dan Dandhy Dwi Laksono (Jurnalis/Sineas)—berkumpul kembali. Kali ini, mereka tidak bicara soal kecurangan kotak suara, melainkan “ghibah” tentang kondisi pra-krisis yang mulai merayap masuk ke dapur masyarakat Indonesia.
Narasi utama yang muncul seragam: Indonesia sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi, dan kebijakan politik yang diambil justru mempercepat laju menuju jurang resesi.
Kekeringan Kas dan ‘Jebakan’ IMF
Bhima Yudhistira membuka diskusi dengan sorotan tajam pada likuiditas pemerintah. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang mengalami masalah serius terkait ketersediaan uang tunai (short of cash).
“Apa yang terjadi sekarang ini enggak akan lama, karena BBM ditahan, LPG ditahan, tapi dengan cash yang sangat sempit tadi,” ujar Bhima. Ia mencatat adanya perpindahan dana SAL (Saldo Anggaran Lebih) dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara dalam jumlah besar—mencapai ratusan triliun—yang sebenarnya sulit ditarik sewaktu-waktu karena sudah disalurkan sebagai kredit.
Kondisi ini kian genting menjelang pengumuman rating surat utang dari Standard & Poor’s pada Juli mendatang. Bhima juga mengungkap adanya “tawaran manis” dari IMF yang mengingatkan kita pada memori pahit 1997.
“Begitu ketemu dengan IMF, ada temuan yang menarik, IMF bilang: ‘mau enggak minjem duit?’. Kalau IMF sudah mau kasih pinjaman, berarti IMF tahu kondisi kas kita itu tinggal berapa dan butuh bailout,” ungkap Bhima Yudhistira.
Deja Vu 1998: El Nino dan Kejatuhan Rezim
Dandhy Dwi Laksono menarik garis merah antara situasi hari ini dengan menjelang kejatuhan Orde Baru. Ia menyoroti pola yang hampir identik: kerusakan lingkungan masif yang diikuti fenomena alam ekstrem.
“96 tebang-tebang hutan, 97 El Nino dan kabut asap besar, 98 Soeharto jatuh. Sequence-nya begitu tuh. Mirip ya kejatuhannya,” seloroh Dandhy disambut tawa kecut peserta diskusi lainnya.
Dandhy menekankan bahwa saat ini, degradasi lingkungan jauh lebih parah dibanding 27 tahun lalu. Jika pada 1998 masyarakat desa masih bisa bertahan dengan air bersih gratis dan kayu bakar, saat ini ketergantungan pada LPG dan air kemasan membuat transmisi krisis ke level rumah tangga terjadi jauh lebih cepat.
Proyek Populis yang ‘Berdarah-darah’
Feri Amsari dan Bivitri Susanti menyoroti sisi hukum dan kebijakan yang dianggap menabrak konstitusi demi membiayai janji politik. Salah satu yang disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Food Estate.
Feri menyebut bahwa data swasembada pangan yang sering dipamerkan pemerintah adalah semu. “Seluruh proyek pembabatan hutan untuk kebutuhan ruang pangan baru itu direncanakan untuk gagal. Kepentingannya kayu, dan ujungnya akan berakhir ke sawit atau tebu,” kata Feri.
Bhima menambahkan, program MBG dan proyek prioritas lainnya memaksa perbankan, baik BUMN maupun swasta, untuk mengubah rencana bisnis mereka guna memberikan likuiditas pada proyek pemerintah yang secara komersial tidak feasible. “Bank swasta diajak menjadi state failure,” tegas Bhima.
Buzzer dan Ilusi Stabilitas
Bivitri Susanti menutup diskusi dengan keresahan terhadap cara pemerintah mengelola ekspektasi publik. Di saat masyarakat di daerah mulai merasakan kesulitan fiskal—dengan curhatan para bupati yang mengaku kas daerah hanya cukup untuk 6-7 bulan ke depan—masyarakat perkotaan masih dinina-bobokan oleh narasi para buzzer.
“Kita di-nina-bobokan dengan imajinasi yang keliru. Bahwa kita baik-baik saja, enggak ada masalah. Padahal secara sistemik, kita harus bongkar semuanya, dari konfigurasi politiknya hingga aturan mainnya,” kata Bivitri Susanti.
Senada dengan Bivitri, Dandhy Laksono mengingatkan bahwa di Singapura dan Australia, pemerintah sudah menyiapkan emergency pack dan cash transfer untuk menghadapi krisis global. Sebaliknya, di Indonesia, peringatan dari lembaga internasional seperti JP Morgan justru sering diabaikan.
Mei dan Juni diprediksi menjadi bulan di mana dampak kenaikan biaya logistik akibat tertahannya harga energi akan mulai meledak dalam bentuk PHK massal di sektor industri. Tanpa adanya aktor alternatif yang berani mengambil langkah ekstrem untuk melakukan reformasi birokrasi dan partai politik, Indonesia mungkin akan menghadapi krisis yang lebih pedih dari tahun 1998—krisis yang tidak hanya menghantam dompet, tapi juga ketahanan pangan dan energi secara permanen.
Diskusi lengkap para narasumber dapat disaksikan di kanal YouTube Dirty Vote.
