Kanal24 – Di tengah derasnya arus media sosial hari ini, publik Indonesia hidup dalam ruang digital yang semakin bising. Timeline dipenuhi perang narasi, buzzer politik, framing media, hingga polarisasi yang membuat masyarakat mudah terbelah. Humor, meme, hingga satire politik yang dulu dianggap sekadar hiburan, kini berubah menjadi alat komunikasi yang mampu memengaruhi opini publik dan membentuk persepsi politik masyarakat.
Fenomena itu terlihat jelas sejak Pilpres 2019 dan terus berulang hingga hari ini. Konten-konten politik di TikTok, Instagram, X, maupun YouTube bukan lagi sekadar ruang ekspresi warga, melainkan arena perebutan pengaruh. Di tengah situasi tersebut, tulisan Guru Besar FISIP Universitas Brawijaya, Profesor Anang Sujoko, menjadi sangat relevan untuk membaca bagaimana satire politik bekerja di media sosial Indonesia.
Dalam artikelnya berjudul Satirical Political Communication 2019 Indonesia’s Presidential Election on Social Media, Prof. Anang mengungkap bahwa media sosial telah melahirkan bentuk baru komunikasi politik yang memadukan kritik, humor, budaya digital, dan strategi komunikasi massa. Penelitian itu menggunakan pendekatan Critical Discourse Analysis Teun A. Van Dijk untuk membedah bagaimana akun-akun populer di media sosial memproduksi satire politik selama Pilpres 2019.
Saat Media Sosial Tak Lagi Sekadar Ruang Hiburan
Masalahnya, polarisasi digital di Indonesia bukan sekadar perbedaan pilihan politik. Media sosial perlahan membentuk ruang gema (echo chamber) yang membuat pengguna hanya mengonsumsi informasi sesuai keyakinannya sendiri. Ketika buzzer, propaganda digital, dan framing politik bekerja secara masif, masyarakat menjadi mudah terseret dalam konflik emosional yang sering kali mengaburkan substansi persoalan.
Di titik inilah satire politik hadir sebagai fenomena menarik.
Prof. Anang menemukan bahwa akun seperti skinnyindonesian24, nurhadi_aldo, hingga gerakan #2019GantiPresiden menjadi representasi bagaimana publik mencoba menyampaikan kritik politik melalui pendekatan satire. Konten-konten tersebut lahir dari keresahan masyarakat terhadap situasi politik yang panas dan media mainstream yang dianggap tidak sepenuhnya netral.
Menurutnya, media baru memberikan ruang partisipasi yang sebelumnya sulit diperoleh publik di media arus utama. Jika dahulu masyarakat hanya menjadi penonton informasi politik, kini mereka dapat menjadi produsen pesan sekaligus aktor komunikasi politik.
Dalam konteks itu, satire menjadi “jalan tengah” yang menarik. Kritik politik dapat disampaikan lewat humor, meme, musik rap, hingga parodi tanpa harus tampil terlalu frontal. Cara ini membuat pesan politik lebih mudah diterima generasi digital yang cenderung menyukai konten ringan, cepat, dan emosional.
Ketika Humor dan Meme Menjadi Senjata Politik
Namun, di balik kelucuannya, satire politik sebenarnya menyimpan pesan serius.
Akun nurhadi_aldo, misalnya, oleh Prof. Anang dibaca bukan hanya sebagai konten hiburan, tetapi sebagai bentuk kritik sosial terhadap elit politik dan polarisasi masyarakat. Akun tersebut muncul di tengah ketegangan Pilpres 2019 yang membelah publik ke dalam dua kubu besar. Melalui pendekatan humor absurd dan meme, akun itu mencoba meredam konflik sekaligus menyindir perilaku fanatisme politik yang berlebihan.
Sementara itu, video Prabowo vs Jokowi Epic Rap Battle dari skinnyindonesian24 menunjukkan bagaimana budaya populer dipakai untuk mengemas komunikasi politik secara lebih cair. Kritik terhadap dua kandidat disampaikan secara seimbang melalui musik rap dan gaya bahasa anak muda. Dalam penelitiannya, Prof. Anang melihat konten tersebut sebagai upaya mengurangi polarisasi yang semakin tajam di media sosial.
Menariknya, penelitian ini juga menyinggung sisi gelap demokrasi digital Indonesia.
Prof. Anang menilai kemunculan satire politik tidak bisa dilepaskan dari rasa jenuh publik terhadap media mainstream yang dianggap terikat kepentingan politik dan oligarki media. Dalam artikelnya, ia mengutip bagaimana konglomerasi media membuat sebagian masyarakat merasa tidak lagi mendapatkan ruang kritik yang memadai di media arus utama. Akibatnya, media sosial menjadi ruang alternatif untuk melawan dominasi narasi politik tertentu.
Bahaya Polarisasi di Era Algoritma
Di era sekarang, kondisi itu justru semakin terasa. Algoritma media sosial bekerja berdasarkan engagement, bukan kualitas informasi. Konten provokatif, emosional, dan penuh konflik lebih mudah viral dibanding diskusi yang substantif. Akibatnya, publik semakin mudah terjebak dalam politik identitas, perang tagar, hingga budaya saling serang di ruang digital.
Di sinilah problem utamanya.
Ketika komunikasi politik lebih banyak digerakkan oleh emosi dan sensasi, demokrasi berisiko kehilangan ruang dialog yang sehat. Publik tidak lagi sibuk mencari kebenaran, tetapi lebih fokus memenangkan kelompoknya masing-masing.
Tulisan Prof. Anang sebenarnya memberikan alarm penting bahwa komunikasi politik digital tidak bisa dipandang remeh. Meme, satire, video lucu, atau parodi bukan sekadar hiburan internet, melainkan bagian dari konstruksi opini publik modern. Bahkan dalam beberapa kasus, satire justru lebih efektif memengaruhi persepsi masyarakat dibanding pidato politik formal.
Karena itu, literasi digital menjadi sangat penting. Publik perlu memahami bahwa setiap konten politik di media sosial selalu membawa ideologi, kepentingan, dan framing tertentu. Dalam perspektif analisis wacana kritis yang digunakan Prof. Anang, teks media tidak pernah benar-benar netral karena selalu terkait relasi kuasa dan kepentingan sosial-politik.
Sebagai Guru Besar FISIP Universitas Brawijaya, Prof. Anang Sujoko menunjukkan bagaimana kajian komunikasi dapat membantu masyarakat membaca fenomena digital secara lebih kritis. Penelitiannya tidak hanya relevan untuk memahami Pilpres 2019, tetapi juga penting untuk membaca wajah politik Indonesia hari ini yang semakin dipengaruhi algoritma media sosial, influencer politik, dan budaya viral.
Pada akhirnya, demokrasi digital memang membuka ruang kebebasan baru bagi masyarakat. Namun tanpa kedewasaan literasi dan kesadaran kritis, ruang itu juga dapat berubah menjadi arena polarisasi tanpa akhir. Di tengah derasnya perang narasi dan buzzer politik hari ini, penelitian Prof. Anang menjadi pengingat bahwa humor dan satire di media sosial sesungguhnya bukan sekadar hiburan, melainkan cermin bagaimana masyarakat sedang berbicara tentang kekuasaan, ketidakpuasan, dan masa depan demokrasi Indonesia.9Din)
Baca artikel lengkap : Satirical Political Communication 2019 Indonesia’s Presidential Election on Social Media
