Kanal24, Malang – Keberhasilan suatu negara mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam maupun besarnya investasi. Model kepemimpinan yang kolaboratif dan mengutamakan proses pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan juga menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan.
Pandangan tersebut disampaikan pakar kebijakan publik Dr. Andrinof A. Chaniago, M.Si., dalam kegiatan Konvergensi Nasional yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Minggu (1/11/2026).
Dalam forum bertema The Future of Indonesia: From National Potential to Global Competitiveness: Menata Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Maju tersebut, Andrinof membahas hubungan antara model kepemimpinan dan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.
Menurutnya, kepemimpinan kolaboratif dan pembelajaran menjadi salah satu kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Model tersebut menempatkan ilmu pengetahuan, kajian ilmiah, serta keterlibatan para ahli sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan publik.
Baca juga:
Krisis Karhutla & Kegagalan Komunikasi Krisis: Ketika Pemerintah Justru Sibuk Membela Diri
Ia menjelaskan, pandangan tersebut didasarkan pada pengamatannya terhadap pengalaman tujuh negara Asia yang dinilai berhasil mengembangkan perekonomian, yakni Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Vietnam, China, dan India.
“Faktor kepemimpinan atau model kepemimpinan yang kolaboratif dan pembelajaran itulah yang menjadi kunci sukses sebuah negara mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ujar Andrinof.
Ia menilai, pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia dalam menyiapkan pola kepemimpinan dan strategi pembangunan nasional.
Kolaborasi Pemimpin dan Pemikir dalam Merumuskan Kebijakan
Andrinof menekankan bahwa kepemimpinan kolaboratif tidak cukup hanya mengandalkan komunikasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan. Lebih dari itu, pemimpin perlu membangun hubungan erat dengan kalangan akademisi, peneliti, dan para ahli dalam proses penyusunan kebijakan.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai kolaborasi antara leaders and thinkers, yakni pemimpin dan para pemikir yang bersama-sama merumuskan arah pembangunan berdasarkan pengetahuan dan bukti ilmiah.
Menurutnya, kebijakan publik seharusnya tidak lahir hanya dari gagasan yang belum matang atau keputusan yang didasarkan pada pertimbangan politik jangka pendek.
Sebaliknya, setiap kebijakan strategis perlu melalui proses kajian, pembelajaran, dan pengujian agar dapat menjawab kebutuhan pembangunan dalam jangka panjang.
Andrinof mencontohkan pengalaman China dan Vietnam yang menurutnya membutuhkan proses panjang untuk menemukan model pembangunan yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara.
Ia menyebut China membutuhkan waktu sekitar tujuh tahun dalam proses pencarian model tersebut. Proses itu menunjukkan pentingnya pembelajaran berkelanjutan sebelum sebuah negara menetapkan strategi pembangunan jangka panjang.
“Pemimpin dan calon-calon pemimpin Indonesia tinggal belajar kalau mau. Tinggal belajar ke negara atau masyarakat yang sudah terbukti berhasil,” jelasnya.
Soroti Pola Kepemimpinan Indonesia
Dalam pemaparannya, Andrinof juga menyampaikan kritik terhadap pola kepemimpinan Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini.
Menurutnya, Indonesia belum secara konsisten menerapkan model kepemimpinan kolaboratif dan berbasis pembelajaran sebagaimana yang ia amati pada sejumlah negara Asia.
Ia menilai, salah satu persoalan dalam proses pembangunan nasional adalah masih kuatnya pertimbangan kepentingan politik dan kepentingan sempit dalam pengambilan keputusan.
Kondisi tersebut, menurut Andrinof, dapat menghambat lahirnya kebijakan yang berorientasi pada kepentingan pembangunan jangka panjang.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya bertumpu pada pergantian pemimpin atau program-program yang bersifat jangka pendek. Diperlukan konsistensi arah kebijakan serta kemampuan pemimpin untuk belajar dari pengalaman negara lain.
Karena itu, ia mendorong para pemimpin yang sedang memegang kekuasaan agar lebih terbuka terhadap pendekatan ilmiah dan melibatkan para ahli dalam merumuskan kebijakan.
“Kalau mau berhasil dan sukses, harus berbuat sesuatu untuk jangka panjang. Sumber pembelajarannya sudah ada di tujuh negara Asia itu,” ungkapnya.
Partai Politik Perlu Perbaiki Sistem Kaderisasi
Selain membahas model kepemimpinan, Andrinof menyoroti pentingnya peran partai politik dalam menyiapkan calon pemimpin nasional.
Menurutnya, partai politik memiliki tanggung jawab besar karena menjadi salah satu jalur utama dalam proses rekrutmen dan promosi kepemimpinan politik.
Ia menilai, sistem kaderisasi partai perlu lebih mengutamakan kompetensi, kapasitas, dan bakat kepemimpinan seseorang dibandingkan loyalitas personal kepada pimpinan partai.
Andrinof mengkritik pola promosi kader yang lebih mengedepankan kedekatan atau perilaku menyenangkan atasan daripada kemampuan dan kualitas calon pemimpin.
“Partai politik harus melakukan kaderisasi yang benar. Jangan mempromosikan orang yang berperilaku asal Bapak senang, asal Ibu senang, atau sekadar loyal,” tegasnya.
Menurutnya, calon pemimpin seharusnya dipilih berdasarkan kompetensi dan potensi untuk menjalankan tanggung jawab kepemimpinan. Dengan demikian, proses kaderisasi dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mampu merumuskan dan menjalankan kebijakan secara berkualitas.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mempersiapkan calon pemimpin sejak usia muda. Pengembangan kapasitas generasi muda perlu dilakukan agar Indonesia memiliki sumber daya kepemimpinan yang siap menghadapi tantangan pembangunan mendatang.
Siapkan Kepemimpinan untuk Pembangunan Jangka Panjang
Andrinof berharap gagasan mengenai kepemimpinan kolaboratif dan berbasis ilmu pengetahuan dapat menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa pascasarjana, akademisi, maupun pemangku kebijakan.
Menurutnya, persiapan kepemimpinan tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan proses pembelajaran, pengembangan kompetensi, serta sistem kaderisasi yang memberikan ruang bagi individu dengan kapasitas dan kemampuan untuk memimpin.
Melalui forum Konvergensi Nasional FEB UB, ia berharap mahasiswa dapat memahami bahwa transformasi ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan ekonomi, tetapi juga kualitas proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan yang mengarahkannya.
Dengan menghubungkan pengalaman negara lain, kajian akademik, serta kebutuhan pembangunan nasional, Indonesia diharapkan dapat membangun model kepemimpinan yang
