KANAL24, Malang – Pengamat Politik Universitas Brawijaya, Dr. Abdul Aziz memberi kritik terhadap kebijakan Pemerintah yang meleburkan sejumlah lembaga-lembaga penelitian seperti Lembaga Eijkman, LAPAN, dan LIPI menjadi di bawah satu komando Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Peleburan ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021.
Menurut Aziz, saat diwawancara Kanal24.co.id, ia menyebut bahwa peleburan lembaga penelitian sulit dilepaskan dari konteks atau kepentingan politik praktis.
“Peleburan ini dilihat tidak terlalu terencana dengan baik sehingga terjadi penggabungan yang semrawut. Mengapa lembaga-lembaga penelitian yang sudah besar dipaksa untuk melebur ke dalam satu wadah besar yakni BRIN, yang mana jauh sebelum dileburkan ke dalam BRIN, lembaga-lembaga penelitian itu sudah maju dengan spesifikasi masing-masing,” jelas Aziz, rabu (12/1/2022)
Kemudian, Aziz juga menyoroti kepemimpinan Megawati sebagai ketua dewan pengarah BRIN yang semakin mengindikasikan ada kepentingan politik praktis dari rezim yang berkuasa saat ini. Tidak salah, jika banyak yang mempertanyakan pimpinan partai politik yang menjabat ketua dewan pengarah BRIN. Padahal badan tersebut adalah badan yang menaungi riset-riset penelitian ilmiah. Meski ada anggota yang merupakan ilmuwan seperti Emil Salim, Aziz mengatakan tetap ada pencampur adukkan antara kepentingan riset, ilmu pengetahuan, dan kepentingan politik praktis.
“Jika pemerintah ingin berbicara mengenai efisiensi kelembagaan, menurut saya belum tentu dengan adanya peleburan ini akan memberikan hasil yang diharapkan itu. Karena lebih baik jika lembaga-lembaga penelitian itu tetap berdiri sendiri-sendiri, sesuai dengan spesifikasi masing-masing,” tandasnya. (Meg)
