Kanal24, Malang – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU Makassar belum sepenuhnya lepas dari persoalan distribusi BBM subsidi. Di tengah meningkatnya permintaan, pemerintah menemukan indikasi kendaraan yang dimodifikasi agar mampu membawa BBM dalam jumlah jauh lebih besar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap adanya mobil dan truk dengan tangki tambahan berkapasitas hingga 700 liter bahkan 1 ton. Temuan tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri Innovation Technology for Social and Environmental Awards (InTechSEA) 2026 di Jakarta, Senin (14/9/2026). Ia menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang turut memperparah antrean BBM subsidi di Makassar.
Baca Juga:
Shopee VIP+ dan Netflix Berkolaborasi, Belanja Kini Makin Terintegrasi
Kendaraan Dimodifikasi Tampung BBM hingga 1 Ton
Bahlil menyebut aparat menemukan kendaraan yang telah dimodifikasi dengan menambahkan tangki berukuran besar. Kendaraan tersebut antara lain mobil berjenis Fortuner dan truk yang digunakan untuk mengisi BBM subsidi dalam jumlah besar.
Modifikasi membuat kapasitas penyimpanan kendaraan jauh melampaui kebutuhan pengisian kendaraan pribadi pada umumnya. Bahkan, Bahlil menyebut terdapat tangki yang mampu menampung sekitar 700 liter hingga 1 ton BBM.
“Contoh yang di Makassar itu ada mobil Fortuner, ada truk. Ternyata di belakangnya itu dibikin tangki. Ada yang sampai satu ton, ada yang sampai 700 liter,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, kendaraan tersebut diduga sengaja mengantre di SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi dalam jumlah besar. Ia menilai praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan subsidi energi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Bahlil juga meminta persoalan tersebut mendapat perhatian aparat. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan distribusi BBM subsidi tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan di luar sasaran subsidi.
Peralihan Konsumsi Turut Picu Antrean
Selain kendaraan dengan tangki modifikasi, Bahlil menyebut perubahan pola konsumsi masyarakat turut memengaruhi antrean BBM di Makassar. Sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi disebut beralih ke BBM subsidi.
Peralihan tersebut terjadi setelah harga BBM nonsubsidi meningkat. Kondisi itu membuat sebagian konsumen memilih BBM subsidi karena memiliki harga yang lebih rendah. Akibatnya, permintaan terhadap BBM subsidi meningkat di sejumlah wilayah.
“Masalahnya sekarang adalah banyak orang yang awalnya tidak memakai BBM subsidi, sekarang shifting pindah ke subsidi. Ini karena harganya melonjak. Itulah yang terjadi sebagian di Makassar,” ujar Bahlil.
Bahlil menegaskan antrean panjang tersebut tidak berarti stok BBM nasional dalam kondisi kritis. Ia mengatakan cadangan BBM nasional masih berada di sekitar 20 hari.
“Aku sudah cek, apa ini masalahnya, karena cadangan nasional kita 20 hari. Harusnya enggak logik masa terjadi antre?” kata Bahlil.
Ia juga mengungkap adanya indikasi kendaraan yang mengantre meski tangkinya belum kosong. Pengisian dilakukan dalam volume relatif kecil, tetapi antrean berulang turut menambah kepadatan pelayanan di SPBU.
80 Persen SPBU Makassar Mulai Kondusif
Di tengah persoalan tersebut, kondisi pelayanan BBM subsidi di Makassar mulai menunjukkan perbaikan. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mencatat lebih dari 35 dari total 45 SPBU di Kota Makassar atau sekitar 80 persen telah berada dalam kondisi antrean yang lebih kondusif.
Perbaikan dilakukan melalui sejumlah langkah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan. Pertamina menambah operator dan jalur penyaluran BBM subsidi di sejumlah SPBU. Selain itu, 25 SPBU dioperasikan selama 24 jam untuk mengurangi kepadatan antrean.
Pertamina juga mengoperasikan SPBU Modular di kawasan Center Point of Indonesia (CPI). Langkah tersebut menjadi alternatif titik pengisian sekaligus membantu membagi beban pelayanan di SPBU yang mengalami antrean panjang.
Pengaturan sistem ganjil-genap juga masih diterapkan sesuai ketentuan untuk menjaga ketertiban pelayanan. Pertamina bersama pemerintah daerah terus mengevaluasi kondisi antrean dan menyesuaikan kapasitas pelayanan berdasarkan situasi di lapangan.
Bagi pemerintah, persoalan antrean BBM subsidi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan. Pengawasan terhadap pola pembelian juga menjadi perhatian agar subsidi energi tetap diterima masyarakat yang berhak.
Temuan kendaraan dengan tangki modifikasi hingga 1 ton menjadi salah satu indikasi yang kini mendapat sorotan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum pun perlu memastikan celah penyalahgunaan BBM subsidi tidak kembali mengganggu akses masyarakat terhadap bahan bakar. (ndr)
