KANAL24, Malang – Badan Pusat Statistik (BPS) mercatat angka capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019 adalah 74,92 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan 2,53 poin dibandingkan dengan angka IDI 2018 yang sebesar 72,39.
Sementara IDI Jawa Timur 2019 mencapai 77,68 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan 4,82 poin dibandingkan dengan IDI Jawa Timur 2018 atau menempati posisi ke 12 secara nasional. IDI merupakan indikator komposit untuk menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.
Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan, capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori ‘sedang’, serta masih sedikit di bawah target IDI 2019 dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 75,00. Sebagai informasi, tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni ‘baik’ (indeks > 80), ‘sedang’ (indeks 60-80), dan ‘buruk’ (indeks < 60).
“IDI pada 2019 ini mengalami peningkatan 2,53 poin. Tentunya ini catatan yang menggembirakan, bahwa demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan, dan pada 2019 IDI-nya tertinggi mencapai 74,92, hanya sedikit sekali di bawah target RPJMN. Tetapi memang angkanya masih berada di kategori sedang. Jadi kita semua harus berupaya untuk meningkatkan supaya demokrasi Indonesia semakin lama semakin baik,” ujar Suhariyanto dalam konferensi pers melalui vidio live virtual, Senin (03/08/2020).
Dipaparkannya, perubahan angka IDI pada periode 2018–2019 ini dipengaruhi oleh penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 1,26 poin (dari 78,46 menjadi 77,20), kenaikan aspek hak-hak politik sebesar 4,92 poin (dari 65,79 menjadi 70,71), dan peningkatan aspek lembaga demokrasi sebesar 3,48 poin (dari 75,25 menjadi 78,73).
Pada periode 2018–2019, terdapat tujuh variabel yang mengalami peningkatan dan empat variabel mengalami penurunan. Tiga variabel dengan peningkatan terbesar terjadi pada variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah yang meningkat 6,84 poin, diikuti oleh variabel Hak Memilih dan Dipilih naik 3,50 poin, serta variabel Peran Peradilan yang Independen naik 2,94 poin.
Sementara tiga variabel yang mengalami penurunan terbesar adalah variabel Pemilu yang Bebas dan Adil yang menurun 9,73 poin, variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat turun 4,32 poin, serta variabel Kebebasan Berpendapat turun 1,88 poin.
Disamping itu, dari 28 indikator IDI, pada 2019 terdapat 15 indikator yang memiliki skor dengan kategori ‘baik’ (skor > 80), terdiri dari tujuh indikator berasal dari aspek Kebebasan Sipil, tiga indikator dari aspek Hak-hak Politik, dan lima indikator dari aspek Lembaga Demokrasi. Tetapi masih terdapat enam indikator demokrasi dengan skor berkategori ‘buruk’ (skor < 60).
Indikator-indikator tersebut memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik karena skor-nya masih di bawah 60 adalah ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (57,35), persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi (58,63), demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan (34,91), Perda yang merupakan inisiatif DPRD (46,16), rekomendasi DPRD kepada eksekutif (16,70), dan upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah (53,43).
IDI menunjukkan sejak 2009 hingga 2019, tingkat demokrasi di Indonesia mengalami dinamika. Pada periode 2009–2013, IDI berfluktuasi di kisaran angka 60-an, sementara pada periode 2014–2019 di kisaran angka 70-an. Walaupun IDI tingkat nasional masih pada kategori ‘sedang’, Suhariyanto mengatakan angkanya telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan enam tahun yang lalu.(sdk)
