Kanal24, Malang – Pemerintah mulai tancap gas merealisasikan rencana ambisius pembangunan 10 kota baru di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini bukan sekadar wacana, karena proses awal berupa survei lapangan akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini telah mengantongi daftar awal lokasi yang masuk dalam proyek strategis tersebut. Sejumlah daerah seperti Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, hingga Kubu Raya disebut masuk radar pengembangan, termasuk beberapa titik di Jawa Timur.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa data awal lokasi sudah dikantongi dan menjadi dasar untuk melangkah ke tahap berikutnya. Pemerintah pun sepakat membentuk tim gabungan lintas kementerian guna memastikan kesiapan wilayah sebelum pembangunan dimulai.
Baca juga:
Bank Dunia Pangkas Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026
Survei ini dinilai krusial untuk mengukur kelayakan kawasan, mulai dari aspek lahan, infrastruktur, hingga potensi pengembangan jangka panjang. Pemerintah ingin memastikan kota-kota baru yang dibangun tidak hanya berkembang cepat, tetapi juga berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebutuhan nasional.
Langkah pengembangan kota baru ini juga tak lepas dari agenda besar penyediaan perumahan rakyat. Pemerintah tengah mendorong percepatan pembangunan hunian, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan memanfaatkan lahan-lahan strategis milik negara.
Arahan tersebut datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar aset negara, khususnya di lokasi premium, dimaksimalkan untuk kepentingan publik. Pemerintah pun mulai menyisir berbagai kawasan potensial, termasuk di pusat kota seperti Jakarta dan Bandung.
Tak berhenti di perencanaan, sejumlah proyek bahkan sudah masuk tahap eksekusi. Di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, pembangunan ratusan unit hunian ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Sementara itu, proyek tambahan juga tengah disiapkan oleh BUMN di berbagai titik lain untuk mempercepat penyediaan rumah rakyat.
Secara keseluruhan, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemerataan kawasan dan akses hunian yang layak. Pengembangan 10 kota baru diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan kota besar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dengan survei yang segera berjalan, proyek ini kini memasuki fase krusial. Jika berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin wajah urban Indonesia akan berubah dalam beberapa tahun ke depan—lebih merata, terencana, dan inklusif. (nid)
