Kanal24, Malang – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas, efektivitas belanja negara, pertumbuhan ekonomi, hingga perlindungan hak masyarakat. Sejumlah program berskala besar telah dijalankan, tetapi berbagai kritik muncul terkait transparansi anggaran, capaian program, serta dampaknya bagi masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi dua kebijakan yang banyak disorot. Keduanya merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah, tetapi pelaksanaannya memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola, ukuran keberhasilan, dan keberlanjutan pembiayaan.
Di sisi lain, pemerintah menekankan pelaksanaan program di sektor pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, investasi, dan hilirisasi sebagai bagian dari capaian dua tahun pertama. Evaluasi atas periode ini pun perlu melihat capaian yang diklaim pemerintah sekaligus tantangan yang disampaikan lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil.
Baca juga:
4Crows Digital Luncurkan Bounty Seas, Bidik 1.000 Pemain di Roblox
MBG dan Koperasi Desa Jadi Sorotan
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, menyoroti pelaksanaan program MBG dan Koperasi Merah Putih. Dalam laporan IDN Times pada 19 Oktober 2026, Susi menyebut, “Jadi ada dua program utama yang sangat bermasalah menurut saya, yaitu program MBG dan Koperasi Merah Putih.”
Kritik tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas dan pilihan alokasi anggaran pemerintah. Susi juga mempertanyakan konsistensi kebijakan efisiensi, terutama ketika sejumlah program prioritas tetap mendapat dukungan pendanaan besar di tengah penghematan anggaran pada sektor lain.
Persoalan MBG tidak hanya menyangkut besarnya anggaran, tetapi juga transparansi dan pengukuran hasil. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai dampak program terhadap penurunan stunting belum dapat dievaluasi secara memadai apabila data hasil pelaksanaan tidak dibuka secara transparan kepada publik.
Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan, CORE juga menyoroti ketidakpastian pembiayaan dan risiko keuangan dalam pengembangan KDMP. Menurut lembaga tersebut, keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari jumlah unit yang dibentuk, melainkan perlu dilihat dari keberlanjutan usaha, kesehatan keuangan, dan manfaat yang diterima anggota.
Efisiensi Anggaran dan Efektivitas Belanja Negara
Efisiensi anggaran menjadi salah satu isu penting dalam evaluasi pemerintahan. Kebijakan penghematan semestinya tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran yang dipangkas, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga layanan publik dan memastikan belanja menghasilkan manfaat nyata.
CORE Indonesia menilai belanja negara yang besar dan percepatan program prioritas belum sepenuhnya sebanding dengan hasil yang terlihat pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan kesehatan fiskal. Lembaga tersebut juga menyoroti tekanan terhadap pekerja informal serta potensi risiko dari pembiayaan program prioritas.
Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen pada 2025 dan 5,45 persen pada semester I 2026. Meski ekonomi tetap tumbuh, angka tersebut masih di bawah target pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan pemerintah.
INDEF menilai tantangan berikutnya terletak pada kemampuan mengubah pertumbuhan dan investasi menjadi produktivitas, pekerjaan berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan program pemerintah perlu dinilai berdasarkan dampak yang terukur, bukan semata-mata besarnya anggaran atau luasnya cakupan pelaksanaan.
Pertumbuhan Ekonomi dan Tantangan Kesejahteraan
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah. Namun, pertumbuhan makro belum tentu menggambarkan pemerataan manfaat pembangunan di seluruh kelompok masyarakat.
CORE Indonesia menyoroti tingginya proporsi pekerja informal, tekanan daya beli kelas menengah, serta risiko pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga memperkuat kesempatan kerja formal dan daya beli rumah tangga.
INDEF juga menekankan perlunya peningkatan produktivitas industri, penciptaan pekerjaan yang layak, serta perlindungan terhadap belanja produktif daerah. Evaluasi kebijakan ekonomi, karena itu, perlu menguji sejauh mana pertumbuhan dapat diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Catatan HAM dan Perlindungan Ruang Sipil
Selain ekonomi, perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi aspek penting dalam evaluasi dua tahun pemerintahan. Amnesty International Indonesia dalam laporan pada 19 Oktober 2026 menyoroti persoalan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, perlindungan ruang sipil, serta meningkatnya pelibatan aparat keamanan dalam urusan sipil.
Amnesty juga mencatat setidaknya 406 pembela HAM mengalami serangan selama periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026. Catatan tersebut merupakan data yang disampaikan Amnesty berdasarkan pemantauan dan verifikasi yang dijelaskan dalam laporannya.
Lembaga itu turut menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi berdampak pada hak masyarakat, termasuk pelaksanaan MBG, Koperasi Desa Merah Putih, serta kebijakan yang berkaitan dengan ruang hidup dan partisipasi publik.
Temuan tersebut merupakan penilaian Amnesty International Indonesia dan perlu dibaca sebagai catatan dari organisasi pemantau HAM. Evaluasi menyeluruh juga membutuhkan penjelasan pemerintah dan lembaga terkait mengenai langkah penanganan, mekanisme pengawasan, serta tindak lanjut atas persoalan yang disorot.
Pemerintah Klaim Program Prioritas Berjalan
Di sisi lain, pemerintah menekankan sejumlah program yang telah dijalankan selama dua tahun pertama. Sekretariat Kabinet pada 20 Oktober 2026 menyampaikan rangkuman capaian melalui pesan, “Sekilas cuplikan, 2 tahun pertama kerja nyata untuk negeri.”
Dalam publikasi tersebut, pemerintah menyoroti pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, investasi, dan hilirisasi. Pernyataan itu menjadi bagian dari perspektif resmi pemerintah mengenai capaian periode awal kepemimpinan Prabowo–Gibran.
Namun, klaim capaian program perlu disandingkan dengan indikator hasil yang terbuka dan dapat diperiksa publik. Untuk program MBG, misalnya, evaluasi tidak cukup hanya berdasarkan jumlah penerima atau distribusi makanan, tetapi juga perlu mencakup keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan dampaknya terhadap status gizi. Adapun KDMP perlu dinilai dari keberlanjutan usaha dan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.
Evaluasi Memasuki Tahun Ketiga
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan utamanya adalah memastikan program prioritas berjalan dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang kuat, serta ukuran keberhasilan yang jelas. Program berskala besar membutuhkan pelaporan berkala agar publik dapat mengetahui penggunaan anggaran, hasil yang dicapai, dan persoalan yang masih harus diperbaiki.
Evaluasi juga perlu mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang berbeda, mulai dari penerima manfaat program sosial, pekerja, pelaku usaha, hingga masyarakat di daerah yang bergantung pada transfer anggaran pusat.
Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan adanya program prioritas yang luas sekaligus perdebatan mengenai efektivitas dan konsekuensinya. Ukuran keberhasilan pada tahun-tahun berikutnya bukan hanya keberlanjutan program, tetapi juga transparansi pelaksanaan, perbaikan kualitas layanan publik, pertumbuhan yang lebih merata, dan perlindungan hak masyarakat. (nid)
