Oleh: Prof. Setyo Tri Wahyudi, S.E., M.Ec., Ph.D.*
Efisiensi anggaran menjadi salah satu hal yang penting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah memang perlu memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat, produktif, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Namun, efisiensi tidak semestinya dimaknai hanya sebagai upaya mengurangi anggaran. Lebih dari itu, efisiensi harus dilihat dari bagaimana pemerintah menentukan prioritas belanja dan memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang memberikan dampak bagi pembangunan.
Dalam konteks tersebut, saya melihat bahwa efisiensi APBN seharusnya lebih diarahkan pada sisi pengeluaran yang memang masih memungkinkan untuk dirasionalisasi. Pemerintah perlu memilah kembali jenis belanja yang dapat dikurangi tanpa mengganggu pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat.
Baca juga:
Mencegah Karies Anak Harus Dimulai dari Deteksi Dini
Efisiensi Harus Menyasar Belanja yang Tepat
Tidak semua komponen belanja negara dapat diperlakukan sama ketika pemerintah melakukan efisiensi. Ada belanja yang bersifat penting dan berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehingga pengurangannya justru dapat menimbulkan persoalan baru.
Karena itu, efisiensi perlu dilakukan dengan melihat karakter masing-masing jenis pengeluaran. Belanja yang tidak terlalu mendesak, kurang produktif, atau dapat ditunda dapat menjadi bagian yang dievaluasi.
Sebaliknya, komponen yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat harus mendapatkan perhatian. Efisiensi jangan sampai diterjemahkan sebagai pengurangan pendapatan masyarakat atau pengurangan hak-hak yang semestinya diterima oleh mereka yang bekerja untuk negara.
Saya juga berpandangan bahwa gaji dan kesejahteraan pegawai bukanlah ruang utama untuk melakukan efisiensi. Pegawai merupakan bagian dari mesin pemerintahan yang menjalankan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan anggaran harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan dan kualitas sumber daya manusia di dalamnya.
Belanja Investasi Bisa Dievaluasi
Ruang efisiensi dapat dicari pada belanja-belanja yang memiliki fleksibilitas lebih besar. Salah satunya adalah belanja barang modal atau investasi tertentu yang belum menjadi kebutuhan mendesak.
Bukan berarti belanja investasi tidak penting. Investasi tetap diperlukan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kapasitas pemerintah. Namun, dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah perlu menentukan mana investasi yang harus dilakukan segera dan mana yang masih dapat ditunda atau disesuaikan.
Pendekatan semacam ini memungkinkan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal tanpa harus mengorbankan kebutuhan masyarakat.
Prinsipnya adalah bagaimana mendapatkan hasil pembangunan yang optimal dari sumber daya yang tersedia. Pemerintah harus berani melakukan evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan, tetapi evaluasi tersebut harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dan manfaatnya.
Efisiensi bukan sekadar memangkas angka dalam dokumen anggaran. Efisiensi harus menghasilkan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Jangan Sampai Efisiensi Mengurangi Kesempatan Kerja
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dampak efisiensi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan penghematan anggaran jangan sampai justru mengurangi kesempatan kerja atau pendapatan masyarakat secara signifikan.
APBN memiliki peran penting dalam perekonomian. Belanja pemerintah tidak hanya berfungsi untuk menjalankan administrasi negara, tetapi juga memiliki efek terhadap aktivitas ekonomi, konsumsi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, ketika melakukan efisiensi, pemerintah perlu menghitung dampaknya secara menyeluruh. Pengurangan pada satu pos anggaran mungkin terlihat sebagai penghematan dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi apabila dilakukan pada sektor yang memiliki keterkaitan besar dengan masyarakat.
Dalam kondisi seperti sekarang, disiplin fiskal memang penting. Namun, disiplin tersebut perlu berjalan bersama dengan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.
Pada akhirnya, efisiensi APBN bukan tentang seberapa besar anggaran yang berhasil dipotong. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa efektif anggaran yang tersedia digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan.
Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan efisiensi tetap berpijak pada skala prioritas, produktivitas belanja, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, efisiensi dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas APBN, bukan justru menjadi kebijakan yang mengurangi kesejahteraan masyarakat.
*) Prof. Setyo Tri Wahyudi, S.E., M.Ec., Ph.D.
Guru Besar (Profesor) dalam bidang ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) serta tercatat sebagai Anggota Komisi B Senat Akademik Fakultas.
