Kanal24, Malang – Pergantian Menteri Keuangan dinilai membawa tantangan besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan. Menteri Keuangan baru dihadapkan pada ruang fiskal yang terbatas, kebutuhan belanja yang meningkat, serta tuntutan optimalisasi penerimaan negara.
Pakar Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Prof. Setyo Tri Wahyudi, S.E., M.Ec., Ph.D., menilai tantangan tersebut tidak ringan. Menurutnya, kesinambungan program dan disiplin fiskal menjadi dua hal yang harus berjalan beriringan setelah pergantian Menteri Keuangan.
Ia mengatakan Kementerian Keuangan memiliki posisi strategis sebagai bendahara negara yang bertanggung jawab memastikan sumber penerimaan, terutama pajak, dapat dikelola dan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan.
Baca juga:
Mencegah Karies Anak Harus Dimulai dari Deteksi Dini
Program Prioritas Harus Tetap Berjalan
Prof. Setyo mengatakan salah satu tantangan utama Menteri Keuangan baru adalah memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal. Ia menyoroti sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang membutuhkan dukungan anggaran.
Menurutnya, program-program tersebut tetap perlu berjalan, tetapi penggunaannya harus disertai pengawasan dan evaluasi agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Program pemerintah harus tetap jalan apapun kondisinya,” ujar Prof. Setyo dalam wawancara eksklusif dengan Kanal24, Rabu (16/9/2026).
Ia menilai pengelolaan anggaran menjadi semakin penting karena ruang fiskal pemerintah terbatas. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan berbagai program terus meningkat.
Karena itu, Menteri Keuangan baru perlu memastikan setiap kebijakan fiskal tetap memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.
Optimalisasi Pajak Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Selain menjaga belanja, Prof. Setyo menilai optimalisasi penerimaan pajak masih menjadi pekerjaan penting. Ia melihat potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan masih dapat ditingkatkan melalui perluasan basis wajib pajak dan perbaikan pengelolaan perpajakan.
Menurutnya, peningkatan penerimaan tidak cukup hanya dengan menarik pajak dari kelompok yang selama ini sudah patuh. Pemerintah juga perlu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan penerimaan negara.
“Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat percaya dulu pada pemerintah,” katanya.
Kepercayaan tersebut penting karena pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Ketika masyarakat merasa penerimaan yang mereka bayarkan dikelola secara baik dan kembali dalam bentuk layanan publik, kepatuhan perpajakan berpotensi semakin kuat.
Prof. Setyo menyebut layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat menjadi sejumlah indikator yang dapat menunjukkan manfaat dari pengelolaan penerimaan negara.
Defisit APBN dan Kesejahteraan Jadi Perhatian
Tantangan berikutnya adalah menjaga defisit anggaran tetap berada dalam batas yang ditetapkan. Menurut Prof. Setyo, pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan antara penerimaan, belanja, dan pembiayaan, terutama ketika memasuki periode akhir tahun saat realisasi belanja pemerintah biasanya meningkat.
Ia menilai peningkatan belanja perlu diimbangi dengan kemampuan pemerintah mengelola penerimaan dan pembiayaan. Jangan sampai peningkatan pengeluaran tidak diikuti kemampuan pendapatan negara untuk menopangnya.
“Anggaran sama pembiayaan itu harus berjalan seiringan,” tegasnya.
Dalam kondisi tersebut, ia berharap Menteri Keuangan baru dapat melanjutkan kebijakan sebelumnya yang dinilai masih relevan sekaligus memperbaiki kebijakan yang membutuhkan evaluasi.
Menurutnya, keberlanjutan kebijakan menjadi penting agar pergantian pejabat tidak menghambat program yang sedang berjalan. Program yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat dapat dilanjutkan, sedangkan kebijakan yang belum efektif perlu diperbaiki.
Prof. Setyo juga menekankan bahwa pengelolaan fiskal pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas fiskal, menurutnya, bukan sekadar menjaga angka dalam laporan keuangan negara, tetapi juga memastikan kebijakan pemerintah dapat dirasakan masyarakat.
“Intinya bagaimana kesejahteraan masyarakat itu terus membaik,” ujarnya.
Dengan demikian, Menteri Keuangan baru tidak hanya menghadapi tantangan menjaga kesehatan APBN, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran negara dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (nid)
