KANAL24, Malang – Tim mata kuliah koralogi program studi Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya menggelar diskusi publik secara daring, jumat (4/6/2021) dengan mengangkat isu hangat terkait wacana penanaman kelapa sawit di Pesisir Selatan Kabupaten Malang yang dicanangkan oleh Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M.
Dihadiri oleh Drs. Didik Gatot Subroto selaku Wakil Bupati Malang, diskusi ini diikuti oleh kurang lebih sebanyak 120 peserta mahasiswa dan umum. Ade Yamindago, S. Kel., MP., M.Sc., Ph.D selaku penanggung jawab kelas kolaboratif dan partisipatif mata kuliah koralogi mengatakan kegiatan ini membahas dampak yang dapat ditimbulkan oleh adanya alih fungsi lahan untuk penanaman kelapa sawit terhadap kelangsungan ekosistem pesisir, khususnya terumbu karang. Selain itu, diskusi ini juga membahas solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi tekanan ekologis sebagai akibat dari penanaman kelapa sawit di Kabupaten Malang.
Didik Gatot Subroto mengapresiasi kegiatan ini, ia mengatakan, hasil diskusi ini bisa dijadikan materi bagaimana program kampus merdeka dan dosen berkarya saling berkesinambungan untuk kepentingan bersama.

“Kelapa sawit tergolong dalam tumbuhan yang memiliki kemampuan daya serap air yang tinggi. Dengan potensi wilayah Malang Selatan yang sulit air, cocok atau tidaknya maka kami butuh rekomendasi selanjutnya,” katanya.
Diskusi publik dampak dan solusi penanaman kelapa sawit terhadap ekosistem terumbu karang di Malang Selatan merupakan rangkaian dari kegiatan hibah kelas kolaboratif dan partisipatif. Hibah ini bertujuan untuk menerapkan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) dalam mata kuliah. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Universitas Brawijaya yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama.
Dengan diadakannya diskusi publik ini, diharapkan mahasiswa dapat mengemukakan pendapatnya secara langsung dan tepat sasaran serta dapat berperan aktif dalam memberikan solusi terhadap problematika yang terjadi masyarakat untuk pembangunan daerah. (Meg)