Kanal24, Malang – Isu utang negara kembali menjadi perhatian publik seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional dan besarnya belanja pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah kritik terhadap kenaikan nominal utang Indonesia, pemerintah kerap memberikan penjelasan dengan membandingkan posisi utang nasional dengan negara lain, baik di kawasan Asia Tenggara maupun negara maju.
Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah menilai ukuran utama dalam melihat kondisi utang sebuah negara bukan hanya nominalnya, melainkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan pendekatan ini, kemampuan ekonomi suatu negara untuk membayar kewajiban dianggap lebih relevan dibanding sekadar melihat angka total utang yang terus bertambah.
Saat ini, rasio utang Indonesia masih berada di kisaran yang dinilai relatif aman menurut standar internasional. Pemerintah beberapa kali menegaskan bahwa angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal 60 persen terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Karena itu, pemerintah beranggapan kondisi fiskal Indonesia masih terkendali dan belum masuk kategori berbahaya.
Baca juga:
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen, Purbaya Balas Kritik Pengamat
Perbandingan dengan negara lain sering digunakan untuk membangun optimisme pasar sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional. Negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Singapura, hingga Malaysia kerap disebut memiliki rasio utang yang jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Meski demikian, negara-negara tersebut tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan investasi.
Di sisi lain, pemerintah juga ingin menunjukkan bahwa utang merupakan instrumen umum yang digunakan hampir semua negara untuk membiayai pembangunan. Dalam konteks ekonomi modern, utang dianggap sebagai alat fiskal yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas layanan publik, hingga menjaga pertumbuhan ekonomi saat terjadi perlambatan global.
Namun, sejumlah ekonom menilai perbandingan semacam itu tidak selalu bisa dijadikan acuan utama. Setiap negara memiliki struktur ekonomi, kemampuan penerimaan pajak, tingkat produktivitas, hingga daya beli masyarakat yang berbeda. Karena itu, membandingkan rasio utang antarnegara tanpa melihat kondisi fundamental ekonomi dinilai dapat menimbulkan persepsi yang kurang utuh.
Salah satu aspek yang sering menjadi sorotan adalah kemampuan negara dalam membayar cicilan dan bunga utang. Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan rasio pajak yang relatif rendah dibanding banyak negara lain. Padahal, penerimaan negara menjadi sumber utama untuk membayar kewajiban utang sekaligus membiayai program pembangunan.
Selain itu, beban pembayaran bunga utang pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian anggaran negara kini harus dialokasikan untuk membayar bunga dan cicilan utang, sehingga ruang fiskal untuk sektor produktif menjadi lebih terbatas. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai pendidikan, kesehatan, subsidi, dan perlindungan sosial.
Meski demikian, sebagian ekonom menilai utang tetap diperlukan selama digunakan secara produktif. Utang yang dialokasikan untuk pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, bendungan, hingga proyek strategis nasional dianggap dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Infrastruktur yang baik diyakini mampu meningkatkan konektivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan investasi.
Pandangan berbeda muncul ketika utang digunakan lebih banyak untuk belanja rutin dan kebutuhan jangka pendek. Penggunaan utang untuk menutup defisit operasional tanpa diimbangi peningkatan produktivitas ekonomi dianggap berisiko terhadap keberlanjutan fiskal negara dalam jangka panjang.
Kondisi global juga turut memengaruhi kebijakan utang pemerintah. Ketidakpastian ekonomi dunia, kenaikan suku bunga internasional, perang dagang, hingga gejolak geopolitik membuat biaya penerbitan utang semakin mahal. Ketika suku bunga global naik, pemerintah harus menawarkan imbal hasil lebih tinggi agar investor tetap tertarik membeli surat utang negara.
Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah juga dapat meningkatkan tekanan terhadap utang luar negeri. Sebab, sebagian kewajiban pemerintah masih menggunakan mata uang asing. Ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, nilai pembayaran utang otomatis ikut meningkat.
Karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan fiskal melalui berbagai strategi, mulai dari memperluas basis pajak, meningkatkan investasi, memperbaiki kualitas belanja negara, hingga menjaga defisit APBN tetap terkendali. Pemerintah juga berupaya menjaga kepercayaan investor agar biaya pembiayaan utang tidak semakin membebani anggaran negara.
Di tengah perdebatan soal utang, banyak pengamat menilai transparansi menjadi faktor paling penting. Publik tidak hanya ingin mengetahui besarnya utang negara, tetapi juga ke mana dana tersebut digunakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat. Penggunaan utang yang efektif dan tepat sasaran dianggap menjadi kunci agar pembiayaan negara tetap sehat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (nid)
