Kanal24, Malang – Masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan berakhir setelah sekitar satu tahun. Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dari posisi tersebut dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya pada Senin (14/9/2026).
Sebelum meninggalkan kursi Menteri Keuangan, Purbaya sempat menjalankan sejumlah kebijakan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dan pergerakan sektor riil sebagai fokus utama pengelolaan fiskal.
Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Selama masa jabatannya, ia dikenal dengan sejumlah langkah yang mendorong likuiditas perbankan, mempercepat belanja pemerintah, serta melakukan penataan penerimaan negara.
Berikut sejumlah kebijakan yang menjadi bagian dari perjalanan Purbaya selama memimpin Kementerian Keuangan:
1. Menempatkan Rp200 Triliun di Bank BUMN
Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dana tersebut sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia. Pemerintah kemudian mengalihkannya ke perbankan dengan tujuan meningkatkan likuiditas sehingga penyaluran kredit ke sektor riil dapat meningkat.
Kementerian Keuangan menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi pengelolaan kas pemerintah yang diharapkan dapat menurunkan biaya dana, meningkatkan penyaluran kredit, serta menggerakkan sektor riil.
Pada Agustus 2026, pemerintah juga memperpanjang penempatan Rp200 triliun tersebut hingga Juli 2027.
2. Mendorong APBN Lebih Pro-Growth
Purbaya membawa pendekatan fiskal yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu sasaran utama.
Dalam penyampaian pemerintah terkait APBN 2026, Purbaya menyebut strategi ekonominya bertumpu pada tiga pilar, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional.
Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat melampaui 6 persen dan dalam jangka menengah diarahkan menuju 8 persen.
Dalam satu tahun setelah Purbaya menjabat, rata-rata pertumbuhan ekonomi empat kuartal tercatat sekitar 5,33 persen, dibandingkan sekitar 4,99 persen dalam empat kuartal sebelum ia menjabat.
Meski meningkat, Purbaya menilai angka tersebut belum mencapai pertumbuhan yang menurutnya dapat dicapai Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi seharusnya sudah berada di kisaran 6 persen.
3. Menekan Biaya Dana Perbankan
Selain menempatkan dana pemerintah di bank BUMN, Purbaya juga mendorong lembaga-lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki dana besar untuk menempatkan dananya dengan tingkat bunga lebih rendah.
Langkah tersebut diarahkan untuk menekan cost of fund perbankan. Dengan biaya dana yang lebih rendah, bank diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat dan dunia usaha.
Kebijakan ini sejalan dengan pendekatan Purbaya yang berupaya memastikan likuiditas perbankan dapat masuk ke aktivitas ekonomi, bukan hanya tersimpan di sistem keuangan.
4. Mendorong Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih
Purbaya juga terlibat dalam skema pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah mengatur dukungan pembiayaan melalui bank BUMN, dengan Dana Desa dapat digunakan dalam mekanisme tertentu untuk mendukung pengembalian pinjaman koperasi.
Pada 2026, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur penyaluran Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, atau Dana Desa untuk mendukung pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
5. Fokus pada Penerimaan Pajak
Di sektor penerimaan, Purbaya menyatakan tengah melakukan pembenahan terhadap cara kerja aparat pajak dalam mengumpulkan penerimaan negara.
Pembenahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan sekaligus menciptakan kondisi persaingan yang lebih adil bagi pelaku usaha.
Di sisi lain, Purbaya juga beberapa kali menyampaikan bahwa pemerintah tidak perlu terburu-buru menaikkan pajak ketika kondisi ekonomi belum cukup kuat. Pendekatan tersebut berkaitan dengan upayanya menjaga aktivitas ekonomi tetap tumbuh sebelum basis penerimaan negara diperbesar.
6. Mengambil Peran dalam Penanganan Utang Whoosh
Persoalan pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh juga menjadi salah satu isu yang dihadapi Purbaya menjelang akhir masa jabatannya.
Pemerintah menyiapkan skema pengelolaan proyek yang melibatkan entitas pemerintah, sementara persoalan utang proyek kepada China Development Bank tetap menjadi bagian dari pekerjaan rumah pemerintah.
Isu tersebut menjadi salah satu persoalan pembiayaan besar yang masih membutuhkan penyelesaian setelah pergantian Menteri Keuangan.
7. Gaya Komunikasi yang Berbeda
Selain kebijakan ekonomi, Purbaya juga menjadi perhatian karena gaya komunikasinya yang terbuka dan kerap menyampaikan pernyataan secara langsung.
Reuters mencatat Purbaya sebagai sosok yang menggunakan pendekatan kebijakan yang tidak konvensional selama menjabat Menteri Keuangan. Di sisi lain, pendekatan tersebut juga mendapat sorotan dari pasar ketika kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi Indonesia meningkat.
Pergantian Purbaya terjadi ketika pemerintah menghadapi tantangan berupa pelemahan rupiah, dinamika defisit APBN, serta perhatian investor terhadap kredibilitas kebijakan fiskal. Namun, pemerintah tidak menyampaikan alasan spesifik pencopotan Purbaya.
Kini, posisi Menteri Keuangan berada di tangan Suahasil Nazara. Setelah dilantik, Suahasil menyatakan mendapat arahan Presiden Prabowo untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara serta memastikan defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen terhadap PDB.
Dengan pergantian tersebut, arah kebijakan fiskal pemerintah selanjutnya akan berada di bawah kepemimpinan Suahasil, sementara sejumlah kebijakan yang telah berjalan pada era Purbaya menjadi bagian dari konteks yang akan dihadapi Menteri Keuangan baru. (nid)
