Kanal24, Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan penggunaan QRIS dalam transaksi digital sebagai bagian dari strategi memperkuat infrastruktur pembayaran digital. Upaya ini telah membuahkan hasil signifikan, terlihat dari lonjakan transaksi QRIS sebesar 226,54% dalam setahun terakhir, dengan 50,50 juta pengguna dan 32,71 juta merchant. Selain QRIS, metode pembayaran digital lainnya seperti BI-RTGS dan BI-FAST juga mencatat peningkatan yang signifikan.
Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mengalami pertumbuhan pesat sebesar 226,54 persen yoy.
“Transaksi QRIS tumbuh 226,54 persen year on year (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dikutip Selasa (30/7/2024).
Meskipun QRIS mengalami peningkatan yang tajam, transaksi menggunakan kartu ATM/D dan kartu kredit justru menurun. Transaksi kartu ATM/D menurun 8,42 persen yoy menjadi 1.759,92 juta transaksi. Sebaliknya, transaksi kartu kredit tumbuh 20,92 persen yoy mencapai 114,31 juta transaksi.
Transaksi digital lainnya juga menunjukkan peningkatan. Nilai transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) meningkat 13,42 persen yoy, mencapai Rp42.008,08 triliun.
Volume transaksi BI-FAST di sektor ritel tumbuh positif 67,79 persen yoy mencapai 785,95 juta transaksi. Transaksi perbankan digital tercatat sebanyak 5.363,00 juta transaksi, tumbuh 34,49 persen yoy. Sementara itu, transaksi uang elektronik (UE) meningkat 39,42 persen yoy menjadi 3.958,53 juta transaksi.
Dalam pengelolaan uang rupiah, BI melaporkan jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 6,61 persen yoy menjadi Rp1.057,8 triliun. “Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan II-2024 tetap kuat, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal,” ujar Perry.
Perry menegaskan bahwa BI terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.
Untuk sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.
Comments 1