Kanal24, Malang – Pengembangan kawasan berbasis lingkungan semakin mengemuka seiring meningkatnya tekanan terhadap ruang hidup dan kebutuhan ekonomi lokal. Di wilayah seperti Malang Raya, pendekatan yang menggabungkan konservasi dan pemberdayaan masyarakat mulai dilihat sebagai jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan.
Isu tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) “Malang Peduli Demokrasi” yang digelar Universitas Brawijaya di Aula UB Medcom, Gedung Rektor Lt.2, Rabu (29/4/2026). Forum ini mempertemukan unsur legislatif, pemerintah daerah, akademisi, hingga tokoh masyarakat untuk merumuskan arah pengembangan kawasan Gunung Katu dan Wonokoyo berbasis ekologi.
Baca Juga :
UB Buka Layanan Paspor di Kampus, Dosen Tak Perlu Antre ke Imigrasi
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, S.H., menilai pendekatan pembangunan berbasis budaya memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat.
“Hari ini sangat luar biasa bahwa pembangunan Kota Malang, Kabupaten Malang berbasis budaya itu akan membawa partisipasi, mengangkat partisipasi masyarakat untuk membangun wilayahnya masing-masing… ini akan sebagai contoh kuat bahwa pembangunan berbasis budaya itu akan membawa partisipasi masyarakat lebih baik lagi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan roadmap agar gagasan yang muncul tidak berhenti pada diskusi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program nyata di lapangan.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa partisipasi publik menjadi titik kunci dalam pembangunan berbasis lingkungan. Tanpa keterlibatan masyarakat, program berpotensi berjalan secara top-down dan sulit berkelanjutan. Di sisi lain, kebutuhan akan arah kebijakan yang jelas melalui roadmap menjadi penting agar kolaborasi lintas sektor memiliki pijakan yang terukur.
Perspektif tersebut kemudian diperkuat oleh pemerintah daerah yang melihat pengembangan kawasan tidak hanya dari sisi sosial, tetapi juga sebagai bagian dari strategi lingkungan dan ekonomi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Ahmad Dzulfiqar Nurrahman, menyampaikan dukungan terhadap pengembangan wisata ekologis di Gunung Katu dan Wonokoyo.
“Kami beserta beberapa tokoh dan senior itu berdiskusi terkait pengembangan wilayah di Gunung Katu maupun di Wonokoyo, Kota Malang untuk bisa dikembangkan menjadi tempat wisata yang ekologis,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan ini memiliki dampak langsung terhadap kualitas lingkungan.
“Meningkatkan kualitas oksigen atau udara di Kabupaten Malang,” ujarnya.
Dari sisi komunitas, Drs. Wasto, S.H., M.H. menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi lintas sektor.
“Lingkungan betul-betul menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan secara bersama. Tidak bisa secara sendiri-sendiri atau parsial, tapi harus secara kolaboratif,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar pengembangan kawasan disertai roadmap yang jelas agar tidak berhenti sebagai wacana.
Pandangan ini menegaskan bahwa isu lingkungan tidak dapat ditangani secara sektoral. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi menjadi prasyarat agar program berjalan konsisten. Tanpa koordinasi yang kuat, potensi kawasan seperti Gunung Katu dan Wonokoyo berisiko tidak terkelola secara optimal.
Di tingkat masyarakat, harapan terhadap dampak ekonomi juga mulai menguat. Kepala Desa Wadung, Mahyudi, menilai pengembangan kawasan dapat membuka peluang baru bagi warga.
“Hasil diskusi hari ini saya harapkan bisa memberi pengaruh baik kepada Desa Wadung khususnya Dusun Kasikon Lereng Gunung Katu untuk meningkatkan ekonomi warga,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Wadung, Mahyudi, menyoroti dampak ekonomi dari pengembangan kawasan Gunung Katu bagi masyarakat desa. Ia menyampaikan harapan agar hasil diskusi dapat berdampak langsung,
“Harapan saya ada tindak lanjutnya bukan hanya dibahas tapi turun ke lokasi tinjau amati eksekusi,” katanya.
Dari unsur pemerintah wilayah, Tri Suwarto, S.Hut., M.Tr.P. dari Bakorwil III Malang melihat potensi yang lebih luas, tidak hanya dari sisi pariwisata tetapi juga ekonomi berbasis lingkungan.
“Belum lagi dari perdagangan karbon bisa nanti ke depannya bisa untuk diekspor ininya oksigennya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor perlu dijaga agar program tidak berhenti pada forum, tetapi berlanjut pada implementasi yang berkelanjutan.
Forum ini memperlihatkan bahwa arah pembangunan kawasan mulai bergerak ke pendekatan yang lebih terintegrasi antara lingkungan dan ekonomi. Namun tantangan berikutnya terletak pada konsistensi eksekusi. Tanpa tindak lanjut yang terstruktur, kolaborasi yang terbangun berpotensi kembali menjadi wacana, sementara kebutuhan di tingkat masyarakat terus mendesak untuk segera diwujudkan.(Ger)
