Kanal24, Malang – Pengembangan wilayah kini menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi. Pertumbuhan ekonomi, ketahanan lingkungan, dan kualitas sumber daya manusia tidak lagi bisa dipisahkan. Pemerintah daerah dan kampus mulai bergerak dalam satu arah untuk menyusun model pembangunan yang saling terhubung.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-22 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), Sabtu (2/5/2026). Momentum ini mempertemukan gagasan pemerintah daerah dan akademisi dalam merumuskan arah kolaborasi berbasis program prioritas.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa FISIP UB menjadi mitra penting dalam perumusan kebijakan daerah.
“FISIP Brawijaya telah mencetak lulusan dan civitas akademika yang menjadi partner kami dalam berbagai diskusi kebijakan dan implementasi program di lapangan,” ujarnya.
Ia menyebut, keterlibatan akademisi terus diperkuat, terutama dalam mendukung pengembangan kawasan strategis seperti Malang Raya yang telah ditetapkan sebagai kawasan metropolitan prioritas nasional. Penguatan konektivitas melalui Trans Jatim dan kerja sama lintas daerah menjadi bagian dari upaya tersebut.
Arah kolaborasi ini kemudian disambungkan dengan gagasan pembangunan yang diusung FISIP UB melalui konsep Asta Bakti. Dekan FISIP UB Dr. Ahmad Imron Rozuli, S.Sos., M.Si. menjelaskan bahwa konsep ini memuat delapan program prioritas yang menjadi dasar pengembangan kawasan.
“Yang disampaikan tadi berkaitan dengan gagasan yang akan kita sambungkan melalui Asta Bakti. Di dalamnya ada delapan program prioritas, seperti ekonomi sirkular, sosial budaya, ketahanan pangan, dan energi, termasuk penguatan human capital,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan manusia menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan program tersebut. Fokus ini diarahkan pada kawasan strategis seperti Bromo Tengger Semeru hingga kawasan Arjuno–Welirang yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara terpadu.
Menurutnya, pendekatan ini dirancang untuk menyelaraskan prioritas nasional, provinsi, hingga kawasan Malang Raya dalam satu kerangka pembangunan yang terintegrasi.
“Kalau ini bisa menjadi embrio, ini bisa menjadi piloting bagaimana pengembangan kawasan yang mendorong kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan,” jelasnya.
Konsep ini juga mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan target Sustainable Development Goals (SDGs). Integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi dasar dalam merancang kebijakan berbasis kawasan.
Kolaborasi antara FISIP UB dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan arah baru pembangunan berbasis pengetahuan. Tantangan berikutnya terletak pada konsistensi implementasi, agar gagasan yang dirumuskan dalam forum akademik dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.(Din)
