Kanal24, Malang – Nilai utang pemerintah Indonesia yang mendekati Rp10.000 triliun kembali menjadi sorotan publik di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan fiskal nasional. Meski angka tersebut terlihat besar, pemerintah menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih dalam batas aman dan terkendali.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut bahwa besarnya nominal utang perlu dilihat secara proporsional dengan kapasitas ekonomi nasional. Menurutnya, indikator utama yang harus diperhatikan bukan hanya jumlah utang, melainkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia menjelaskan, rasio utang Indonesia saat ini masih berada di level yang relatif rendah dibanding banyak negara lain. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Baca juga:
KEK Keuangan Bali Jadi Pusat Layanan Finansial Indonesia
Utang Digunakan untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah menilai utang masih menjadi instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama dalam pembiayaan sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, belanja negara dinilai tetap dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi domestik. Karena itu, pembiayaan melalui utang disebut dilakukan secara terukur dan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa pengelolaan utang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Strategi pembiayaan diarahkan agar risiko terhadap APBN tetap terkendali, termasuk menjaga jatuh tempo utang dan stabilitas biaya bunga.
Rasio Utang Dinilai Masih Aman
Pemerintah menilai rasio utang Indonesia masih jauh di bawah batas aman yang diatur dalam undang-undang. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah tetap optimistis terhadap ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Kinerja penerimaan negara yang terus dijaga juga disebut menjadi faktor penting dalam memastikan kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran utang tanpa mengganggu program prioritas nasional.
Meski demikian, sejumlah ekonom tetap mengingatkan pentingnya pengelolaan fiskal yang disiplin agar peningkatan utang tidak membebani APBN di masa mendatang. Transparansi penggunaan utang dan efektivitas belanja negara menjadi perhatian utama agar pembiayaan benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Tantangan Fiskal Masih Besar
Ke depan, pemerintah masih menghadapi tantangan besar, mulai dari perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, hingga kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.
Karena itu, keseimbangan antara ekspansi fiskal dan keberlanjutan utang menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah diharapkan mampu memastikan setiap tambahan utang dapat dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. (nid)
